Kompas.com - 28/10/2013, 20:10 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, nilai kebutuhan hidup layak (KHL) 2013 sebesar Rp 2,2 juta diputuskan karena tidak dapat ditetapkan jauh di atas nilai KHL tahun lalu. Hal itu disebabkan angka KHL 2012 telah melonjak sebesar Rp 700.000 dibanding tahun sebelumnya.

"Bayangkan, selama tahun 2007-2012, lima tahun, buruh selalu diberikan KHL di bawah survei dan tidak pantas," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (28/10/2013).

Menurut Basuki, penetapan kenaikan KHL hingga lebih dari setengah juta rupiah pada tahun lalu itu dilakukan untuk mengoreksi angka KHL selama lima tahun sebelumnya. Ia mengatakan, pada tahun 2006, angka KHL DKI sebesar Rp 831.996. Setahun berikutnya, nilai KHL DKI naik menjadi Rp 991.998, lalu bertambah lagi menjadi Rp 1.055.276 pada 2008.

Pada tahun 2009, KHL DKI naik sekitar Rp 200.000 dan ditetapkan menjadi Rp 1.314.059. Setahun berikutnya, angkanya hanya bertambah sekitar Rp 2.000 menjadi Rp 1.317.710. Tahun 2011, KHL DKI bertambah kurang dari Rp 100.000 menjadi Rp 1.401.000. Besaran KHL meroket tinggi pada tahun lalu, yakni menjadi Rp 1.987.789.

Akibat tambahan besar pada tahun lalu, tahun ini KHL DKI ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta atau naik sekitar Rp 200.000. Jumlah itu tidak sama dengan keinginan buruh, yang menuntut KHL 2013 sebesar Rp 2,7 hingga Rp 3 juta. Buruh juga mendesak Pemprov DKI untuk menaikkan UMP 2014 menjadi Rp 3,7 juta dengan memperhitungkan 84 komponen penentu KHL.

Basuki mengatakan, tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan tetap mempertahankan 60 komponen untuk menentukan KHL DKI 2013. Basuki khawatir, jika penentuan KHL dilakukan berdasarkan 84 komponen seperti permintaan buruh, perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Menurut Basuki, jika Pemprov DKI menuruti keinginan buruh untuk menetapkan KHL menjadi 84 komponen, produktivitas kerja juga harus ditingkatkan. Ia menilai bahwa KHL sebesar Rp 2,2 juta tahun ini sudah cukup mewakili kebutuhan hidup pekerja lajang di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Secara produktivitas, kita belum bisa menyamakan diri dengan negara lainnya. Jadi, sampai sekarang kita masih bergelut di 60 komponen dulu," kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Megapolitan
Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Megapolitan
Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Megapolitan
Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Megapolitan
Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Rel Dekat Stasiun UI, Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

Mayat Pria Ditemukan di Rel Dekat Stasiun UI, Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

Megapolitan
Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Megapolitan
Kepala UPK Badan Air DKI: Saat Musim Hujan, Sampah Mengalir Tiada Henti di Kali...

Kepala UPK Badan Air DKI: Saat Musim Hujan, Sampah Mengalir Tiada Henti di Kali...

Megapolitan
UPDATE 26 November: Tambah 2 Kasus Covid-19 di Tangsel, 35 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 26 November: Tambah 2 Kasus Covid-19 di Tangsel, 35 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 26 November: Tambah 9 Kasus di Kota Tangerang, 16 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 November: Tambah 9 Kasus di Kota Tangerang, 16 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Belasan Anggotanya Jadi Tersangka, Pemuda Pancasila Akan Beri Bantuan Hukum

Belasan Anggotanya Jadi Tersangka, Pemuda Pancasila Akan Beri Bantuan Hukum

Megapolitan
Kawasan Wajib Vaksin di Seputar SSA Bogor, Berlaku Juga bagi Pesepeda dan Pelari

Kawasan Wajib Vaksin di Seputar SSA Bogor, Berlaku Juga bagi Pesepeda dan Pelari

Megapolitan
3.000 Botol Miras Hasil Razia di Wilayah Jaksel Bakal Dimusnahkan di Monas

3.000 Botol Miras Hasil Razia di Wilayah Jaksel Bakal Dimusnahkan di Monas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.