Menurut dia, daerah lintasan Kali Ciliwung yang berkontur rendah seharusnya dipertahankan menjadi daerah resapan air.
Ia mengungkapkan penanganan banjir Jakarta tanpa campur tangan daerah mitra maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta dalam menangani bencana rutin tersebut.
Saat ini, Pemprov DKI sedang mencari pihak-pihak mana saja yang mau menjual lahan mereka. Menurut Basuki, DKI bahkan bersedia membeli lahan untuk dijadikan danau dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemkot Depok.
"Kita berharap Depok memberikan izin perumahan jangan dikasih ke daerah yang konturnya rendah. Kalau rendah, pasti diuruk, dan mengganggu yang lain. Kalau diuruk, lari airnya pasti kencang ke Jakarta," ujar dia.
Menurut Basuki, Pemprov DKI tak bisa memaksa Pemkot Depok untuk segera melarang pembangunan di bantaran Kali Ciliwung. Sebab, wilayah Depok bukan termasuk wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Walaupun sebelumnya ada badan kerja sama seperti forum Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekpunjur, tapi kerja sama belum berjalan baik.
Untuk dapat membentuk otoritas kerjasama, harus ada intervensi oleh pemerintah pusat. Sehingga akan ada kebijakan yang diciptakan bersama, bukan sekedar rekomendasi semata.
"Sama kayak transportasi, kita harap ada otoritas transportasi juga," kata Basuki.
Basuki mengakui buruknya tata ruang Jakarta juga sumber masalah yang membuat banjir belum teratasi. Namun, permasalahan antarwilayah itu juga menambah masalah.
Saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Pemkot Depok mengenai kritikan dari Basuki.