Basuki: Saya Enggak Suka Ada Kolom Agama, "Bodo" Amat!

Kompas.com - 13/12/2013, 15:52 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat membuka tabungannya selama menjadi Wagub DKI. KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat membuka tabungannya selama menjadi Wagub DKI.
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama termasuk salah seorang yang tidak setuju adanya kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP). Menurutnya, hanya di Indonesia kartu identitas terdapat kolom agama.

"Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada kolom itu, bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Hal itu dikatakan Basuki terkait keputusan pemerintah yang mengosongkan kolom agama di KTP bagi warga negara yang memeluk agama di luar enam agama yang diakui pemerintah. Peraturan itu dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada 26 November 2013 lalu.

Apa pun alasannya, kata Basuki, kolom agama dalam kartu identitas tidak terlalu penting. Dia pun hanya tertawa begitu mendengar alasan kepentingan pencantuman agama di KTP adalah untuk mengetahui orang yang meninggal akan dimakamkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bahkan, ia pun membandingkan birokrasi Indonesia dengan Malaysia.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, di Malaysia tidak ada instansi Kementerian Agama dan tidak mencantumkan agama di KTP. Namun faktanya, Malaysia jauh lebih maju dibandingkan Indonesia.

"Harusnya yang korupsi-korupsi itu jangan cantumin agama di KTP-nya. Malu kan kalau ketahuan korupsi, agamanya apa," ujar mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 26 November 2013. Pada Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus memilih satu di antara lima agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya.

Dalam revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, sebelumnya sempat diusulkan agar warga dibebaskan mencantumkan agama atau aliran kepercayaan mereka. Namun, setelah melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR, warga tetap diwajibkan memilih satu di antara lima agama dalam KTP-nya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan tak akan ada diskriminasi terhadap agama tertentu. Ia menjelaskan, bagi pemeluk agama atau kepercayaan lain di luar yang diakui pemerintah, isian akan dikosongkan.

Gamawan mengatakan, soal dicantumkannya agama masih dilakukan kajian di Kementerian Agama. Agar tak terjadi diskriminasi atau hambatan tertentu soal agama, kata Gamawan, Kemendagri akan segera mengumpulkan kepala dinas seluruh Indonesia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Polisi Akan Panggil Anji dan Hadi Pranoto | Tukang Becak Meninggal di Atas Becaknya, Reaktif Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Polisi Akan Panggil Anji dan Hadi Pranoto | Tukang Becak Meninggal di Atas Becaknya, Reaktif Covid-19

Megapolitan
Jakarta Catat 4 Kali Lonjakan Kasus Covid-19 Dua Pekan Terakhir, Berikut Datanya

Jakarta Catat 4 Kali Lonjakan Kasus Covid-19 Dua Pekan Terakhir, Berikut Datanya

Megapolitan
Pemprov DKI Susun Peraturan Denda Progresif bagi Pelanggar PSBB

Pemprov DKI Susun Peraturan Denda Progresif bagi Pelanggar PSBB

Megapolitan
6 Sekolah di Bekasi Gelar Simulasi KBM Tatap Muka, Kemendikbud: Melanggar SKB 4 Menteri

6 Sekolah di Bekasi Gelar Simulasi KBM Tatap Muka, Kemendikbud: Melanggar SKB 4 Menteri

Megapolitan
Sistem Tilang Elektronik di Depok Akan Dipasang dalam 3 Tahap

Sistem Tilang Elektronik di Depok Akan Dipasang dalam 3 Tahap

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, PSI Dorong Anies Ambil Kebijakan Rem Darurat

Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, PSI Dorong Anies Ambil Kebijakan Rem Darurat

Megapolitan
Tawuran Berkali-kali Terjadi di Johar Baru, 4 Orang Ditangkap

Tawuran Berkali-kali Terjadi di Johar Baru, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Dua Bulan Pelonggaran PSBB, Kasus Covid-19 di Depok Melonjak

Dua Bulan Pelonggaran PSBB, Kasus Covid-19 di Depok Melonjak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Mayoritas Jakarta Cerah Berawan, Bogor Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Mayoritas Jakarta Cerah Berawan, Bogor Hujan

Megapolitan
Kisah Wartawan Positif Covid-19, Takut OTG sampai Akhirnya Terinfeksi

Kisah Wartawan Positif Covid-19, Takut OTG sampai Akhirnya Terinfeksi

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus di Depok: Tambah 28 Kasus, Temuan Terbanyak Sejak Pelonggaran PSBB

UPDATE 4 Agustus di Depok: Tambah 28 Kasus, Temuan Terbanyak Sejak Pelonggaran PSBB

Megapolitan
Depok Akan Terapkan Tilang Elektronik Mulai September, Kamera ETLE Dipasang di 2 Lokasi

Depok Akan Terapkan Tilang Elektronik Mulai September, Kamera ETLE Dipasang di 2 Lokasi

Megapolitan
Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X