Basuki: Saya Enggak Suka Ada Kolom Agama, "Bodo" Amat!

Kompas.com - 13/12/2013, 15:52 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat membuka tabungannya selama menjadi Wagub DKI. KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat membuka tabungannya selama menjadi Wagub DKI.
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama termasuk salah seorang yang tidak setuju adanya kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP). Menurutnya, hanya di Indonesia kartu identitas terdapat kolom agama.

"Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada kolom itu, bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Hal itu dikatakan Basuki terkait keputusan pemerintah yang mengosongkan kolom agama di KTP bagi warga negara yang memeluk agama di luar enam agama yang diakui pemerintah. Peraturan itu dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada 26 November 2013 lalu.

Apa pun alasannya, kata Basuki, kolom agama dalam kartu identitas tidak terlalu penting. Dia pun hanya tertawa begitu mendengar alasan kepentingan pencantuman agama di KTP adalah untuk mengetahui orang yang meninggal akan dimakamkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bahkan, ia pun membandingkan birokrasi Indonesia dengan Malaysia.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, di Malaysia tidak ada instansi Kementerian Agama dan tidak mencantumkan agama di KTP. Namun faktanya, Malaysia jauh lebih maju dibandingkan Indonesia.

"Harusnya yang korupsi-korupsi itu jangan cantumin agama di KTP-nya. Malu kan kalau ketahuan korupsi, agamanya apa," ujar mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 26 November 2013. Pada Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus memilih satu di antara lima agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya.

Dalam revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, sebelumnya sempat diusulkan agar warga dibebaskan mencantumkan agama atau aliran kepercayaan mereka. Namun, setelah melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR, warga tetap diwajibkan memilih satu di antara lima agama dalam KTP-nya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan tak akan ada diskriminasi terhadap agama tertentu. Ia menjelaskan, bagi pemeluk agama atau kepercayaan lain di luar yang diakui pemerintah, isian akan dikosongkan.

Gamawan mengatakan, soal dicantumkannya agama masih dilakukan kajian di Kementerian Agama. Agar tak terjadi diskriminasi atau hambatan tertentu soal agama, kata Gamawan, Kemendagri akan segera mengumpulkan kepala dinas seluruh Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Dhanagun, Vihara Berusia 3 Abad di Bogor

Menengok Dhanagun, Vihara Berusia 3 Abad di Bogor

Megapolitan
5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

Megapolitan
Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Megapolitan
Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Megapolitan
Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Lion Air Group Batalkan Penerbangan ke China

Cegah Penyebaran Virus Corona, Lion Air Group Batalkan Penerbangan ke China

Megapolitan
Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata

Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata

Megapolitan
WNA AS Penyelundup Brownies Ganja Ditangkap, Temannya DPO

WNA AS Penyelundup Brownies Ganja Ditangkap, Temannya DPO

Megapolitan
KJRI Toronto Undang Bogor Hadiri Indonesian Summer Festival di Kanada

KJRI Toronto Undang Bogor Hadiri Indonesian Summer Festival di Kanada

Megapolitan
Cegah Banjir, Saluran Penghubung Sulaiman di Makasar Dikuras

Cegah Banjir, Saluran Penghubung Sulaiman di Makasar Dikuras

Megapolitan
Kisah Grup Barongsai Kong Ha Hong, Dilarang Era Orba dan Kini Jadi Juara Dunia

Kisah Grup Barongsai Kong Ha Hong, Dilarang Era Orba dan Kini Jadi Juara Dunia

Megapolitan
Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

Megapolitan
Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies 'Bapak Integrasi'

Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies "Bapak Integrasi"

Megapolitan
Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Bogor Tembus Rp 90.000 Per Kilo

Harga Cabai Rawit Merah di Bogor Tembus Rp 90.000 Per Kilo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X