Sodetan Ciliwung-Cisadane, Pilihan Terpaksa dan Terakhir

Kompas.com - 23/01/2014, 09:08 WIB
Luapan Kali Ciliwung menggenangi RT 001 RW 07 Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (19/1/2014). KOMPAS/AGUS SUSANTO AGUS SUSANTOLuapan Kali Ciliwung menggenangi RT 001 RW 07 Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (19/1/2014). KOMPAS/AGUS SUSANTO
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pelaksanaan proyek sodetan Sungai Ciliwung-Cisadane dianggap sebagai opsi terakhir dalam menanggulangi banjir. Setelah bertemu dengan Pemkot dan Pemkab Tangerang, akademisi Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, ada empat langkah alternatif yang disetujui Tangerang daripada melakukan sodetan.

"Pertama, normalisasi Cisadane dahulu dari hulu ke hilir, dilebarkan, ditanggul, agar tidak terjadi erosi," kata Joga kepada wartawan, Rabu (22/1/2014).

Langkah kedua adalah dengan melakukan pengecekan semua pintu air yang terdapat di Jabodetabek. Sebab, tak sedikit pintu air yang berfungsi optimal hingga 100 persen. Kemudian, langkah ketiga adalah dengan melakukan pengerukan kali di daerah sedimentasi di dekat pantai utara, dekat daerah padat penduduk.

Alternatif terakhir adalah pengalihan kewenangan pemeliharaan waduk dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kendati demikian, pengalihan tupoksi ini harus diubah landasan hukumnya terlebih dahulu.


Menurut Nirwono, dana pengelolaan pengendalian banjir oleh Kementerian Pekerjaan Umum, seperempatnya dialokasikan untuk DKI Jakarta. Agar tidak mubazir, seperempat anggaran itu sebaiknya dialokasikan ke daerah Jabodetabek sehingga penanganan banjir teratasi dari hulu hingga hilirnya. Sementara pelaksanaan pemeliharaan saluran air diserahkan kepada pemerintah setempat.

"Kalau empat hal ini dilaksanakan, maka rencana sodetan merupakan opsi terakhir yang benar-benar terpaksa dan sudah tidak ada langkah lainnya," kata Joga.

Joga menyampaikan kalau empat hal ini diputuskannya bersama dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pada Selasa (22/1/2014), saat meninjau Pintu Air 10 Tangerang. Empat rekomendasi ini kemudian akan dibicarakan lebih lanjut bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kepala daerah Jabodetabek pada Senin (27/1/2014) mendatang di Kementerian PU, Jakarta Selatan. Dengan empat rekomendasi itu, ia berharap isu sodetan Ciliwung-Cisadane tak lagi mengemuka ke publik.

Wajar menolak

Joga menjelaskan, penolakan Pemkot dan Pemkab Tangerang atas rencana tersebut adalah sebuah kewajaran. Seharusnya, rapat koordinasi yang diselenggarakan di posko pemantauan Ciliwung-Katulampa pada Senin (20/1/2014) lalu juga mengundang pemerintah kota dan kabupaten setempat.

Karena sodetan Ciliwung-Cisadane itu merupakan permintaan Pemprov DKI Jakarta, maka sebaiknya dikomunikasikan lebih lanjut kepada pemerintah kota yang terkena imbas airnya. Dalam hal ini, komunikasi dan otonomi daerah harus diprioritaskan. Jangan sampai salah satu pihak mengalami kerugian akibat sebuah kebijakan.

"Ajak duduk bersama secara setara. Kalau mereka tidak diundang, ya tidak datang dan memang alasan protesnya jelas," kata Joga.

Rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane pernah diusulkan pada tahun 2000. Gagasan itu kini muncul kembali. Usulan sodetan tersebut disetujui dalam rapat koordinasi antarpemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum di Bogor, Senin lalu. Namun, karena Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang tidak hadir dalam rapat tersebut, Kementerian PU akan mengonsultasikannya lebih dulu dengan pemerintah di kedua daerah tersebut.

Dalam rapat koordinasi itu juga diputuskan keputusan lainnya, yakni rencana pembuatan Waduk Ciawi dan Sukamahi yang rencananya dibangun pada 2015, sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang selesai pada 2016, revitalisasi situ-situ yang rampung 2015, normalisasi Sungai Ciliwung selesai 2016, pembangunan sumur resapan dengan target 2,2 juta sumur di Jakarta, pembuatan dan dan konservasi tanah lain, dan yang terakhir normalisasi Sungai Cisadane.

Bupati Zaki menolak rencana tersebut dengan alasan hanya memindahkan air banjir ke Tangerang. Empat alasan penolakannya adalah kapasitas kedua kali besar itu, bendungan Pintu Air 10 yang dikhawatirkan jebol, saluran gorong-gorong yang menghubungkan Tangerang dengan Jakarta Barat, dan hampir semua saluran air yang bermuara ke Sungai Cisadane sudah meluap saat ini.

Alasan Wali Kota Arief menolak rencana itu karena kondisi Cisadane dan Bendung Pasar Baru Cisadane atau Pintu Air 10 tidak mendukung sodetan. Jika sodetan itu jadi dibangun dan menimbulkan banjir, maka dampaknya akan dirasakan oleh warga Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Megapolitan
Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Megapolitan
Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Megapolitan
Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Megapolitan
Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Megapolitan
Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Awas, Begini Cara Tukang Ojek Malam Ucapkan Tarif untuk Kelabui Penumpang

Awas, Begini Cara Tukang Ojek Malam Ucapkan Tarif untuk Kelabui Penumpang

Megapolitan
Bank Sampah Kampung Koran, Menyemai Kader Penyelamat Lingkungan Mulai dari Kampung-kampung

Bank Sampah Kampung Koran, Menyemai Kader Penyelamat Lingkungan Mulai dari Kampung-kampung

Megapolitan
Bank Sampah Kampung Koran Mampu Reduksi 35 Ton Sampah DKI Jakarta

Bank Sampah Kampung Koran Mampu Reduksi 35 Ton Sampah DKI Jakarta

Megapolitan
Voting Tertutup Bikin PKS Yakin Dukungan Fraksi Bakal Beralih ke Cawagub DKI Nurmansjah

Voting Tertutup Bikin PKS Yakin Dukungan Fraksi Bakal Beralih ke Cawagub DKI Nurmansjah

Megapolitan
Bahas Modal Riza Patria Jadi Wagub, Fraksi Gerindra: Ingat, 2012 Dia Pernah Maju Pilkada DKI

Bahas Modal Riza Patria Jadi Wagub, Fraksi Gerindra: Ingat, 2012 Dia Pernah Maju Pilkada DKI

Megapolitan
Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Megapolitan
 Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X