Sodetan Ciliwung-Cisadane, Pilihan Terpaksa dan Terakhir

Kompas.com - 23/01/2014, 09:08 WIB
Luapan Kali Ciliwung menggenangi RT 001 RW 07 Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (19/1/2014). KOMPAS/AGUS SUSANTO AGUS SUSANTOLuapan Kali Ciliwung menggenangi RT 001 RW 07 Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (19/1/2014). KOMPAS/AGUS SUSANTO
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pelaksanaan proyek sodetan Sungai Ciliwung-Cisadane dianggap sebagai opsi terakhir dalam menanggulangi banjir. Setelah bertemu dengan Pemkot dan Pemkab Tangerang, akademisi Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, ada empat langkah alternatif yang disetujui Tangerang daripada melakukan sodetan.

"Pertama, normalisasi Cisadane dahulu dari hulu ke hilir, dilebarkan, ditanggul, agar tidak terjadi erosi," kata Joga kepada wartawan, Rabu (22/1/2014).

Langkah kedua adalah dengan melakukan pengecekan semua pintu air yang terdapat di Jabodetabek. Sebab, tak sedikit pintu air yang berfungsi optimal hingga 100 persen. Kemudian, langkah ketiga adalah dengan melakukan pengerukan kali di daerah sedimentasi di dekat pantai utara, dekat daerah padat penduduk.

Alternatif terakhir adalah pengalihan kewenangan pemeliharaan waduk dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kendati demikian, pengalihan tupoksi ini harus diubah landasan hukumnya terlebih dahulu.

Menurut Nirwono, dana pengelolaan pengendalian banjir oleh Kementerian Pekerjaan Umum, seperempatnya dialokasikan untuk DKI Jakarta. Agar tidak mubazir, seperempat anggaran itu sebaiknya dialokasikan ke daerah Jabodetabek sehingga penanganan banjir teratasi dari hulu hingga hilirnya. Sementara pelaksanaan pemeliharaan saluran air diserahkan kepada pemerintah setempat.

"Kalau empat hal ini dilaksanakan, maka rencana sodetan merupakan opsi terakhir yang benar-benar terpaksa dan sudah tidak ada langkah lainnya," kata Joga.

Joga menyampaikan kalau empat hal ini diputuskannya bersama dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pada Selasa (22/1/2014), saat meninjau Pintu Air 10 Tangerang. Empat rekomendasi ini kemudian akan dibicarakan lebih lanjut bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kepala daerah Jabodetabek pada Senin (27/1/2014) mendatang di Kementerian PU, Jakarta Selatan. Dengan empat rekomendasi itu, ia berharap isu sodetan Ciliwung-Cisadane tak lagi mengemuka ke publik.

Wajar menolak

Joga menjelaskan, penolakan Pemkot dan Pemkab Tangerang atas rencana tersebut adalah sebuah kewajaran. Seharusnya, rapat koordinasi yang diselenggarakan di posko pemantauan Ciliwung-Katulampa pada Senin (20/1/2014) lalu juga mengundang pemerintah kota dan kabupaten setempat.

Karena sodetan Ciliwung-Cisadane itu merupakan permintaan Pemprov DKI Jakarta, maka sebaiknya dikomunikasikan lebih lanjut kepada pemerintah kota yang terkena imbas airnya. Dalam hal ini, komunikasi dan otonomi daerah harus diprioritaskan. Jangan sampai salah satu pihak mengalami kerugian akibat sebuah kebijakan.

"Ajak duduk bersama secara setara. Kalau mereka tidak diundang, ya tidak datang dan memang alasan protesnya jelas," kata Joga.

Rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane pernah diusulkan pada tahun 2000. Gagasan itu kini muncul kembali. Usulan sodetan tersebut disetujui dalam rapat koordinasi antarpemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum di Bogor, Senin lalu. Namun, karena Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang tidak hadir dalam rapat tersebut, Kementerian PU akan mengonsultasikannya lebih dulu dengan pemerintah di kedua daerah tersebut.

Dalam rapat koordinasi itu juga diputuskan keputusan lainnya, yakni rencana pembuatan Waduk Ciawi dan Sukamahi yang rencananya dibangun pada 2015, sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang selesai pada 2016, revitalisasi situ-situ yang rampung 2015, normalisasi Sungai Ciliwung selesai 2016, pembangunan sumur resapan dengan target 2,2 juta sumur di Jakarta, pembuatan dan dan konservasi tanah lain, dan yang terakhir normalisasi Sungai Cisadane.

Bupati Zaki menolak rencana tersebut dengan alasan hanya memindahkan air banjir ke Tangerang. Empat alasan penolakannya adalah kapasitas kedua kali besar itu, bendungan Pintu Air 10 yang dikhawatirkan jebol, saluran gorong-gorong yang menghubungkan Tangerang dengan Jakarta Barat, dan hampir semua saluran air yang bermuara ke Sungai Cisadane sudah meluap saat ini.

Alasan Wali Kota Arief menolak rencana itu karena kondisi Cisadane dan Bendung Pasar Baru Cisadane atau Pintu Air 10 tidak mendukung sodetan. Jika sodetan itu jadi dibangun dan menimbulkan banjir, maka dampaknya akan dirasakan oleh warga Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Megapolitan
Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Megapolitan
PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Megapolitan
Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

Megapolitan
Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Megapolitan
Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X