Kompas.com - 23/01/2014, 18:51 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan akan memberikan sanksi kepada staf tata usaha SMK Negeri 58 yang melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 50.000 untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut Taufik, oknum tata usaha itu merupakan pekerja honorer, bukan pegawai negeri sipil (PNS).

"Kepala sekolah mengakui adanya pungutan tersebut dengan dalih sukarela," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (23/1/2014).

Taufik mengatakan, staf tata usaha itu sudah mengakui perbuatannya dan berani bertanggung jawab atas nama pribadi. Oknum tersebut juga tidak memungut uang atas nama sekolah. Meskipun begitu, tindakan staf tata usaha dan kepala sekolah tetap tidak dibenarkan.

Taufik telah memanggil Kepala SMK Negeri 58 dan akan memberikan sanksi setimpal. Bentuk sanksinya sedang dalam pemikiran dan pertimbangan.

Ia menyebutkan, mekanisme pemberian KJP dilakukan dengan mengumumkan peserta didik yang berhak mendapatkan KJP, baik di sekolah maupun situs Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Peserta didik yang namanya tercantum dapat mengambil KJP di Bank DKI.

"Tidak diperkenankan pembagian KJP itu dilakukan di sekolah. Sepenuhnya KJP itu merupakan hak murid yang tidak boleh diintervensi oleh sekolah," kata salah satu calon sekretaris daerah Provinsi DKI tersebut. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan lebih mengawasi pelaksanaan KJP dengan menerima pengaduan masyarakat serta mengawasi implementasi regulasi di lapangan.

Kepala SMK Negeri 58 Ngatimin mengatakan, dari total 242 siswa, ada 170 siswa yang telah memberikan uang Rp 50.000 untuk pengurusan KJP. Uang tersebut diterima pegawai tata usaha. Ngatimin berjanji akan memproses oknum pegawai yang melakukan pungli tersebut. Adapun bentuk sanksi diserahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Kepala Bidang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan DKI Jakarta Happy Gustin mengatakan telah menginvestigasi langsung ke sekolah yang terletak di kawasan Bambu Apus, Cipayung, tersebut. Hasilnya, memang ada pungutan yang dilakukan oknum TU.

"Mungkin oknum TU itu bisa dimutasi ke sekolah lain. Namun, jika ternyata masih nekat melakukan pungutan lagi, maka akan dipecat, apalagi statusnya masih pegawai honorer golongan II," kata Happy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengemudi yang Tabrak Pemotor hingga Tewas di MT Haryono Dituntut Biayai Pendidikan Anak Korban

Pengemudi yang Tabrak Pemotor hingga Tewas di MT Haryono Dituntut Biayai Pendidikan Anak Korban

Megapolitan
 P2TP2A Anjurkan Anak-anak Pelaku Bullying dan Kekerasan di Tangsel Jalani Konseling Psikologis

P2TP2A Anjurkan Anak-anak Pelaku Bullying dan Kekerasan di Tangsel Jalani Konseling Psikologis

Megapolitan
Dua Kali Jalani Layanan 'Trauma Healing', Kondisi Korban Kekerasan Anak di Tangsel Membaik

Dua Kali Jalani Layanan "Trauma Healing", Kondisi Korban Kekerasan Anak di Tangsel Membaik

Megapolitan
Seorang Wartawan Jadi Korban Tabrak Lari di Kuningan, Korban Alami Luka-luka

Seorang Wartawan Jadi Korban Tabrak Lari di Kuningan, Korban Alami Luka-luka

Megapolitan
Suami Istri Tewas dalam Kecelakaan di MT Haryono, Putrinya yang Berusia 2 Tahun Selamat

Suami Istri Tewas dalam Kecelakaan di MT Haryono, Putrinya yang Berusia 2 Tahun Selamat

Megapolitan
Diversi Kasus Bullying Anak di Serpong Gagal, Orangtua Korban Ingin Proses Hukum Berlanjut

Diversi Kasus Bullying Anak di Serpong Gagal, Orangtua Korban Ingin Proses Hukum Berlanjut

Megapolitan
Misa di Gereja Katedral Jakarta Sudah Dibuka untuk Umat Lintas Paroki

Misa di Gereja Katedral Jakarta Sudah Dibuka untuk Umat Lintas Paroki

Megapolitan
UPDATE 25 Mei 2022: Bertambah 7 Kasus, Pasien yang Dirawat karena Covid-19 di Tangerang Kini 57 Orang

UPDATE 25 Mei 2022: Bertambah 7 Kasus, Pasien yang Dirawat karena Covid-19 di Tangerang Kini 57 Orang

Megapolitan
Hari Kenaikan Isa Almasih, 1.300 Umat Ikuti Ibadah Misa Sesi Pertama di Gereja Katedral Jakarta

Hari Kenaikan Isa Almasih, 1.300 Umat Ikuti Ibadah Misa Sesi Pertama di Gereja Katedral Jakarta

Megapolitan
Kronologi Tabrakan Maut di Dekat Menara Saidah, Pengemudi Pajero Ngebut hingga Tabrak 7 Motor

Kronologi Tabrakan Maut di Dekat Menara Saidah, Pengemudi Pajero Ngebut hingga Tabrak 7 Motor

Megapolitan
Jelang Formula E di Jakarta: Panitia Siapkan 'Meet and Greet' di Monas, Bodi Mobil Sudah Tiba

Jelang Formula E di Jakarta: Panitia Siapkan "Meet and Greet" di Monas, Bodi Mobil Sudah Tiba

Megapolitan
Aksi Pasutri Cetak Rp 300 Juta Uang Palsu untuk Belanja ke Pasar, Harapkan Uang Kembalian

Aksi Pasutri Cetak Rp 300 Juta Uang Palsu untuk Belanja ke Pasar, Harapkan Uang Kembalian

Megapolitan
Link Live Streaming Misa Kenaikan Isa Almasih di Gereja Katedral Jakarta

Link Live Streaming Misa Kenaikan Isa Almasih di Gereja Katedral Jakarta

Megapolitan
UPDATE 25 Mei 2022: Tambah 10 Kasus Covid-19 di Tangsel, 7 Pasien Sembuh

UPDATE 25 Mei 2022: Tambah 10 Kasus Covid-19 di Tangsel, 7 Pasien Sembuh

Megapolitan
Tewasnya Preman di Tangan Pedagang Es Buah di Cikarang yang Kesal Gerobaknya Ditabrak

Tewasnya Preman di Tangan Pedagang Es Buah di Cikarang yang Kesal Gerobaknya Ditabrak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.