Uang Berputar di Area Banjir

Saat jumpa pers terkait bencana dan penanganan banjir Jakarta, Senin (13/1), di Kementerian Pekerjaan Umum, ada informasi yang menenangkan sekaligus memicu pertanyaan. ”BNPB menyediakan Rp 50 miliar untuk membantu penanggulangan bencana banjir Jakarta. Kalau masih kurang, akan disediakan dana lagi,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif, kala itu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Bambang Musyawardana menambahkan, DKI menyediakan Rp 50 juta-Rp 150 juta per kelurahan untuk dana taktis penanggulangan bencana.

Begitu banyak uang yang tersedia, tetapi dalam kenyataannya jumlah itu tetap tidak mencukupi. Di Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, selama tiga pekan terakhir kebanjiran, setidaknya 3.000 jiwa penduduknya terdampak bencana. Jika setiap orang membutuhkan Rp 10.000 untuk sekali makan, berarti dalam sehari membutuhkan Rp 30.000 atau Rp 630.000 untuk tiga pekan.

”Itu baru makan. Kami juga butuh baju dan peralatan sekolah karena punya anak-anak sudah rusak kena banjir, perabot juga banyak yang rusak,” kata Sukardi, warga setempat.

Dengan tingginya kerugian yang dihadapi setiap korban banjir, bisa jadi dana taktis di tingkat kelurahan ludes dalam dua-tiga hari saja. Belum lagi ketika BNPB memutuskan melakukan rekayasa cuaca bersama BPPT untuk mengendalikan curah hujan di Jakarta. ”Rp 20 miliar disiapkan untuk rekayasa cuaca,” ujar Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Perputaran uang di kawasan banjir tak hanya itu. Cobalah lihat dari dekat kawasan banjir di Pengadegan ataupun Rawajati di Pancoran juga di Bukit Duri, Tebet. Uang jutaan hingga puluhan juta terus mengalir ke sana setiap hari.

”Akhirnya datang juga, sudah ditunggu dari tadi. Tadi masih ada warga yang belum dapat jatah makan siang,” kata Wisnu, relawan di Rawajati, Sabtu (25/1), sembari menyongsong kedatangan sebuah mobil yang membawa bantuan nasi kotak.

Bantuan yang datang dari para dermawan itu jelas berbeda pembiayaan dengan program yang dijalankan BNPB ataupun BPBD. Selama masa banjir seperti ini biasanya sesama warga yang tidak menjadi korban banjir dan memiliki kelebihan dana atau barang berlomba-lomba membantu yang kesusahan. Tak terbilang banyaknya LSM, termasuk kader partai politik, serta perusahaan-perusahaan yang turun tangan. Di salah satu stasiun televisi swasta, dalam running text-nya diumumkan bahwa dana kemanusiaan dari para pemirsa untuk korban banjir Jakarta dan sekitarnya hingga Kamis (30/1) menembus Rp 4 miliar.

Kisah miris

Di tengah membanjirnya bantuan bagi korban banjir, terselip kisah-kisah miris, bahkan yang membuat marah. ”Saya dan tetangga tahun lalu sengaja mengumpulkan uang untuk membeli bahan-bahan makanan bagi korban banjir di sekitar tempat tinggal kami. Namun, mereka menolak dan meminta makanan jadi saja biar praktis,” kata Sartono, warga Cipinang, Jakarta Timur.

Warga di lingkungan tempat tinggal Sartono pun kemudian membuat dapur umum dadakan dan memasak semua bahan kemudian diwadahi dalam kotak-kotak yang bersih dan rapi. ”Namun, kami terkejut. Ketika kami datang bawa nasi kotak, korban banjir tanya lauknya apa. Mereka terlihat tidak berkenan dengan lauk-pauk dan nasi dari kami. Sumbangan kami tidak disentuh,” tuturnya.

Sartono dan para tetangganya hanya bisa terdiam walau marah luar biasa. Meski sederhana, Sartono menjamin nasi serta lauk dari mereka terjamin rasa dan kualitas gizinya.

Ratih, warga Sentul, Bogor, yang kebetulan berada di sekitar Cawang, Jakarta Timur, akhir pekan lalu terbengong-bengong menyaksikan beberapa korban banjir membuang nasi dan lauk-pauk yang diambilnya dari dapur umum di posko dinas sosial di kawasan itu. ”Dia ambil terus dimakan sedikit, lalu dibuang juga di dekat posko itu semuanya. Gila, sudah tidak dimakan, buang sembarangan. Makanan yang dibuang menumpuk, lho. Berarti banyak yang perilakunya seperti itu. Nanti yang membersihkan relawan di situ juga. Parah banget,” ungkapnya.

Pasokan baju pantas pakai untuk korban banjir menemui nasib sama. Terkadang, karena dianggap jelek, pakaian bekas itu pun hanya teronggok menggunung selama berhari-hari tanpa ada yang menyentuh.

Seorang warga di Bukit Duri, awal pekan lalu, mengatakan, setelah berhari-hari rumahnya kebanjiran dan hidup di pengungsian, ia tentu bosan dengan mi instan, telur, nasi bungkus, dan pakaian yang buruk.

Banjir di Jakarta selama ini terkait erat dengan persoalan itu-itu saja. Yang paling mengundang masalah tentu saja okupasi di bantaran, bahkan badan, sungai. Tidak heran, ketika debit air sungai naik saat hujan, pelanggar hak sungai itu menerima getah perbuatannya. Di Jakarta, masalah ini menjadi masalah mahabesar karena okupasi bantaran kali terjadi di 13 sungai besar. Belum lagi jika dihitung warga yang mengokupasi tepi anak-anak sungai yang jumlahnya puluhan. Angka itu membengkak jika melihat mereka yang mendirikan tempat tinggal di atas saluran kecil hingga besar dan di lahan situ atau rawa ataupun waduk.

”Ibaratnya, semua tempat dan jalan air di Jakarta dan sekitarnya tidak ada yang steril dari tindak perampasan oleh manusia. Ini dibiarkan terus terjadi selama puluhan tahun, padahal setiap orang tahu bahwa air akan mencari jalannya saat ia membutuhkan. Sederet aturan terkait pelestarian sungai dan penataan permukiman pun sebenarnya sudah ada,” papar ahli lingkungan dari Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono.

Di setiap tempat terjadinya penjarahan hak sungai, ekonomi terus berputar. Taufiq Des dari Komunitas Ciliwung Depok mengatakan, ia dan keluarganya dulu tinggal di kompleks perumahan di Otista, Jakarta Timur, di atas Ciliwung.

”Perumahan kami tidak pernah banjir meski dekat dengan kali. Namun, ada beberapa pekerja, seperti pembantu rumah tangga atau tukang kebun yang biasa kerja di perumahan, membuat hunian dekat kali. Waktu saya kecil, tahun 1960-an hingga 1970-an, rumah-rumah pekerja informal ini paling bisa dihitung dengan jari. Kalau air sungai naik saat hujan, mereka mengungsi ke lapangan tenis di perumahan kami,” kenang Taufiq yang kini menetap di Depok.

Tahun berlalu, rumah-rumah pekerja semakin banyak, bahkan sampai di bibir sungai. ”Sepertinya mereka ajak saudara dan tetangga-tetangga dari kampung untuk tinggal di sana. Pekerjaannya rata-rata masih informal, termasuk office boy di kantor-kantor, tukang ojek, tukang cuci, dan banyak lainnya. Jadinya sekarang yang kebanjiran makin banyak,” kata pensiunan wartawan televisi itu.

Tempat tinggal yang sebelumnya bersifat nonpermanen itu lama-lama berkembang menjadi permukiman padat yang masif.

Samsuri (58) mengatakan, ia datang ke Jakarta dan menetap di tepi Sungai Pesanggrahan tahun 1975. Awalnya, ia warga yang tidak memiliki KTP, apalagi KK, listrik pun mencuri sambungan dari perumahan resmi di kawasan yang kini masuk wilayah Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari sekadar rumah berdinding anyaman bambu dan berlantai tanah tanpa sertifikat, Samsuri kini memiliki tanah seluas 100 meter persegi lebih dengan rumah tembok cukup luas di atasnya.

Setiap bulan, Samsuri membayar sedikitnya Rp 250.000 untuk tagihan listrik. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan hanya Rp 53.000 per tahun. Iuran bulanan Rp 18.000 untuk keperluan pengangkutan sampah dan keamanan kampung pun selalu dipenuhinya.

Pesanggrahan kini tengah dalam proses normalisasi. Sebagian badan sungai telah diperlebar dan diturap. Orang-orang seperti Samsuri didata sebagai warga yang harus digusur demi normalisasi. Berbekal surat-surat yang menandakan sebagai pemilik tanah ataupun warga asli daerah itu, mereka berhak mendapatkan kompensasi memadai.

Sosiolog Robertus Robert mengatakan, solusinya adalah ketegasan serta kebijaksanaan seorang pemimpin. (NELI TRIANA)