Kompas.com - 10/02/2014, 16:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjajal bus transjakarta baru Koridor X, Kamis (30/1/2014). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjajal bus transjakarta baru Koridor X, Kamis (30/1/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi B Bidang Transportasi DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, sulit memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengadakan 3.000 bus sedang dan 1.000 transjakarta. Menurut dia, jumlah anggaran yang diusulkan dan tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi keinginan Jokowi tersebut.

"Gubernur (Jokowi) cuma bicara target 3.000 dan 1.000 bus. Tapi, kalau melihat anggaran yang ada, kenyataannya ya tidak bisa," kata Selamat kepada Kompas.com, Senin (10/2/2014) di Jakarta.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, anggaran yang tersedia untuk pengadaan ribuan transjakarta sekitar Rp 2 triliun, sementara untuk ribuan bus sedang sebesar Rp 1,8 triliun. Jumlah itu tidak hanya dipergunakan untuk membeli bus, tetapi juga membayar bus-bus yang datang pada akhir tahun 2013.

Sebanyak 346 bus sedang untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) dan 310 transjakarta didatangkan pada akhir tahun lalu. Selamat mengatakan, bus itu dibeli menggunakan anggaran yang telah disahkan pada APBD 2014, yakni sekitar Rp 566 miliar. Jadi, apabila harga satu bus sedang Rp 800 juta dan satu transjakarta gandeng senilai Rp 4 miliar, maka anggaran sekitar Rp 3,8 triliun itu tidak cukup untuk mengadakan 3.000 bus sedang dan 1.000 transjakarta. Masih ada kekurangan sebesar Rp 566 miliar untuk pengadaan bus pada akhir tahun lalu.

"Jadi, ada baiknya Gubernur jangan bicara kuantitas dulu, tapi lihat anggaran yang disediakan. Dewan sama sekali tidak mengubah kebijakan Gubernur, loh," kata Selamat.

Dalam Rancangan APBD DKI 2014, anggaran yang diusulkan mengadakan ribuan bus sedang mencapai Rp 1,6 triliun. Adapun untuk pengadaan transjakarta, anggaran yang diusulkan mencapai Rp 3 triliun. Menurut Selamat, target itu tidak akan tercapai, meskipun kini Pemprov DKI Jakarta menggunakan e-purchasing dan e-catalogue dalam pembelian bus.

Selamat menyebutkan, agar anggaran terserap, Pemerintah Provinsi DKI harus dapat mengetahui terlebih dahulu harga yang terdapat di dalam e-catalogue. Kini anggaran bus dalam katalog digital itu belum keluar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selamat mengatakan, jangan sampai bus yang sudah dibeli banyak menjadi sia-sia. Pemprov DKI Jakarta harus dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar gas, depo sebagai tempat parkir bus, dan manajemen operasional bus yang dipenuhi, seperti pengemudi dan sebagainya. Bus yang sekian lama terbengkalai itu akan menjadi karatan dan tidak bisa dipakai.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus dapat memberi kekuatan penuh kepada Unit Pelaksana Transjakarta (UP Transjakarta) selaku pengelola BKTB dan transjakarta. Terlebih lagi, UP Transjakarta kini telah menjadi badan usaha milik daerah dengan nama PT Transjakarta.

Selamat menyebutkan, Pemprov DKI harus segera merancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) serta merancang penyertaan modal pemerintah (PMP) yang tidak dianggarkan dalam APBD 2014. Dengan segala kekurangan tersebut, PT Transjakarta belum bisa bekerja secara optimal. "Harus ada tim fokus sebagai pengawal program transjakarta sampai berubah menjadi PT," kata Selamat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawa Anak ke Tempat Bermain di Mal, Para Orangtua Bawa Baju Ganti Anak hingga Ingatkan Pakai Hand Sanitizer

Bawa Anak ke Tempat Bermain di Mal, Para Orangtua Bawa Baju Ganti Anak hingga Ingatkan Pakai Hand Sanitizer

Megapolitan
PPKM Level 2, Tempat Wisata dan Taman di Jakarta Dibuka dengan Kapasitas 25 Persen

PPKM Level 2, Tempat Wisata dan Taman di Jakarta Dibuka dengan Kapasitas 25 Persen

Megapolitan
Sudah Dibuka, Tempat Bermain di TangCity Mall Ramai Dikunjungi Anak di Bawah 12 Tahun

Sudah Dibuka, Tempat Bermain di TangCity Mall Ramai Dikunjungi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Megapolitan
Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Megapolitan
Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Megapolitan
Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Megapolitan
Calon Kades di Tangerang Diduga Gelapkan 2 Mobil Rental, Terungkap Setelah Kalah Pilkades

Calon Kades di Tangerang Diduga Gelapkan 2 Mobil Rental, Terungkap Setelah Kalah Pilkades

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata di Jakarta, Jumlah Pengunjung TMII Meningkat

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata di Jakarta, Jumlah Pengunjung TMII Meningkat

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Megapolitan
Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Megapolitan
Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.