Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2014, 11:20 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penemuan dugaan penyelewengan dalam penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem penggunaan KJP agar menjadi lebih baik ke depannya.

"Terima kasih kepada ICW atas perhatian yang sangat tinggi pada program KJP ini, yang menemukan adanya penyimpangan 19,4 persen, baik pada peruntukan, penggunaan, maupun pungutan liar Rp 50.000. Data ini akan kami jadikan entry poin untuk membenahi KJP," kata Lasro, di Balaikota Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Menurut Lasro, Dinas Pendidikan DKI berencana akan menugaskan seksi pendidikan dan pengawas di kantor-kantor kecamatan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keluarga-keluarga penerima KJP. Nantinya, kata dia, seksi pendidikan dan pengawas dari kantor kecamatan akan mencocokkan antara dokumen pengajuan KJP dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Kita akan membuat sistem pengawasan yang lebih komprehensif bersama LSM dan teman-teman media. Sebab, kembali ke tujuan awal, untuk apa KJP ini diadakan. KJP diadakan untuk akses anak bangsa yang nasibnya belum seindah teman-teman yang lain, bahasa kasarnya orang tidak mampu," ucap pria yang baru menjabat sebagai Kadisdik sekitar 1,5 bulan ini.

Sebelumnya diberitakan, ICW menemukan hampir seperlima penerima KJP yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak tepat sasaran. ICW menilai hal ini terjadi karena pemberian KJP  tidak sesuai dengan kriteria penerima KJP sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Dari total 405.000 penerima KJP tahun 2013, data ICW mencatat 19,4 persen meleset.

Jumlah penerima KJP yang meleset tersebut terdapat di jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 14,6 persen, SMP/MTs sebanyak 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK sebanyak 1,4 persen. Salah satu temuan tidak tepat sasaran itu adalah program bantuan justru menyasar kalangan mampu. Menurut ICW, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan KJP tersebut salah sasaran. Penyebab dominan adalah orangtua belum mendapat informasi apakah anak mereka masuk dalam daftar penerima KJP atau tidak, jumlahnya mencapai 58,1 persen.

Adapun pelajar yang belum pernah didata KJP sebanyak 18,5 persen, yang tidak tahu program KJP 2,9 persen, penyebab lain sebanyak 17,5 persen. ICW juga menemukan ada sekolah yang memberikan kuota untuk jumlah pelajar penerima KJP.

Temuan ICW ini melalui pemantauan KJP pada tahun 2013 dengan metode citizen report cards (CRC). Pemantauan dilaksanakan mulai 3 Februari hingga 17 Maret 2014 dengan jumlah responden 650 orang. Adapun margin of error sekitar 4-5 persen dan tingkat kebenaran 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com