Menurutnya, dari total APBD DKI 2014 sebesar Rp.72.000.134.943.000, alokasi untuk belanja pegawai sekitar Rp.14.784.797.109.026, dan untuk belanja barang dan jasa, dan modal sekitar Rp.56.804.458.990.666.
"Kemudian, data yang dipublikasi oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DKI Jakarta tertanggal 11 April 2014, baru sekitar Rp 410.878.843.308. Dengan demikian, bila mengacu kepada data LPSE itu, maka penyerapan anggaran pemerintah Jokowi Ahok sangat rendah sekali atau sekitar hanya 1 persen," ujar Uchok, Senin (14/4/2014).
Menurut Uchok, realisasi anggaran pemerintah Jokowi-Ahok sangat minim sekali, dan dalam perencanaan, dan pembahasan APBD Jakarta juga sangat lambat serta pengesahan juga terlambat.
"Minimnya realisasi anggaran ini sangat menganggu pelayanan kepada publik. Lihat jalan-jalan provinsi, banyak yang rusak dan berlubang tapi belum diperbaiki. Jadi, kami meminta kepada Jokowi untuk segera mempercepat realiasasi anggaran pemerintah Jakarta, jangan melulu urusan pribadi sendiri untuk jadi capres. Urusin juga rakyat Jakarta, jangan mengkhianati amanah rakyat yang sudah diberikan kepada pemerintah Jokowi-Ahok," ujarnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.