Menertibkan Parkir Liar dari Istana Negara

Kompas.com - 03/11/2014, 07:58 WIB
Kendaraan parkir di bahu Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, padahal terdapat rambu dilarang parkir di sepanjang kawasan tersebut, Rabu (25/9/2013) Zico NurrashidKendaraan parkir di bahu Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, padahal terdapat rambu dilarang parkir di sepanjang kawasan tersebut, Rabu (25/9/2013)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Melihat kendaraan yang parkir di area terlarang, baik yang berada di badan jalan maupun di atas trotoar merupakan sesuatu pemandangan yang tak asing di Jakarta. Hampir di seluruh penjuru ibu kota ada parkir liar.

Rambu-rambu larangan parkir seakan hanya jadi pelengkap semata, tanpa ada yang mematuhinya. Padahal, parkir liar dinilai merupakan salah satu penyebab penyakit akut Jakarta, yakni kemacetan lalu lintas.

Hal yang ironis dari parkir liar adalah terkadang keberadaannya di Jakarta terjadi di depan kantor-kantor milik instansi pemerintah (Baca: Kapan Parkir Liar di depan Lemhanas Ditertibkan?)

Lebih menyedihkan lagi, di depan instansi yang bergerak di bidang penegakan hukum (Baca: Dilarang Parkir di Jalan Kramat Raya, kecuali Mobil Milik Polisi)

Titik-titik parkir liar di depan kantor pemerintah merupakan titik-titik yang selama ini tak bisa disentuh oleh aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Berbeda dengan penertiban parkir liar di pasar atau permukiman, aparat dari Dinas Perhubungan DKI seperti tak punya taring terhadap pelanggaran yang terkait dengan instansi pemerintah pusat.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menengarai maraknya parkir liar di sekitar kantor pemerintahan disebabkan adanya oknum dari internal kantor tersebut. Karena itu, ia menilai Dishub DKI tidak bisa bergerak sendiri untuk menertibkan parkir liar di sekitar kantor pemerintah.

Menurut Yayat, perlu bantuan dari instansi lain untuk bisa menertibkan parkir liar di sekitar kantor pemerintahan.

"Harus minta bantuan polisi dan TNI untuk menindak oknum yang menjadi beking parkir liar," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (2/11/2014).

Meski demikian, Yayat menilai meminta bantuan dari polisi dan TNI bukan perkara mudah karena kedua instansi tersebut tidak berada di bawah komando Gubernur DKI Jakarta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Alami Benturan, Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air Tetap Dioperasikan

Sempat Alami Benturan, Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air Tetap Dioperasikan

Megapolitan
Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Megapolitan
Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Megapolitan
Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Megapolitan
Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Megapolitan
Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Megapolitan
Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Megapolitan
Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Megapolitan
Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Megapolitan
Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Megapolitan
Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Megapolitan
Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Megapolitan
Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X