Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melepaskan Jakarta dari Cengkeraman Banjir

Kompas.com - 29/11/2014, 10:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta adalah muara segalanya, termasuk terkumpulnya beragam masalah. Berbagai upaya ditempuh untuk mengatasinya, tetapi masalah seperti tidak selesai.

Itulah Jakarta, metropolitan yang memang berada di muara 13 sungai, kini semakin nyata menjadi muara semua permasalahan. Dapat dilihat pada musim hujan seperti ini. Banjir masih terjadi di sejumlah permukiman dan kawasan. Kemacetan di mana-mana.

Kalau dilihat dari perkembangan dari hari ke hari atau bulan demi bulan, upaya mengantasi banjir terus dilakukan. Namun, harus diakui, upaya membebaskan Jakarta dari banjir belum sepenuhnya berhasil. Masyarakat tak henti-hentinya menantikan langkah jitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pihak terkait dalam mengatasi masalah yang satu ini.

Masyarakat mengaku dan melihat sendiri bahwa pemerintah daerah terus bekerja keras mengatasinya. Masyarakat pun percaya suatu saat nanti upaya itu akan berhasil walaupun entah kapan harapan itu akan menjadi kenyataan.

Yang pasti, banjir masih terjadi hingga musim hujan ini. Publik percaya ada upaya yang terus-menerus dan berkelanjut untuk mengatasinya. Namun, mengapa belum terasa maksimal?

Tidak mudah membebaskan Jakarta dari banjir. Kota ini berada di muara sungai-sungai yang bermata air di Bogor, Jawa Barat.

Dalam filosofinya, air mengalir ke bawah. Itulah sebabnya tak mudah mengatasi banjir wilayah Jakarta yang secara topografi berada di kerendahan, apalagi wilayah Puncak, Bogor, juga memiliki masalah tersendiri yang berdampak langsung pada seberapa besar aliran air ke bawahnya.

Itu pula yang menempatkan Jakarta tidak pernah bebas dari banjir sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum kota ini diberi nama Batavia dan dikuasai oleh penjajah Belanda.

Cerita dan fakta-fakta banjir Jakarta pada masa lalu terekam dalam Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Jakarta Utara pada tahun 1878. Dalam prasasti ini disebutkan Raja Purnawarman pernah menggali Kali Chandrabhaga di daerah Bekasi dan Kali Gomati di daerah Tangerang sepanjang sekitar 24 kilometer untuk mengatasi banjir di wilayah kerajaannya.

Beberapa referensi menyebutkan bahwa pada zaman kolonial Belanda upaya mengatasi banjir dilakukan melalui sistem penanganan banjir Jakarta. Namun, sistem ini belum bisa mencegah terjadinya banjir di Jakarta. Sistem pencegahan banjir Jakarta terdiri atas beberapa proyek, di antaranya adalah pembangunan Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur.

Kanal Banjir Jakarta adalah kanal yang dibuat agar aliran Sungai Ciliwung melintas di luar Jakarta, tidak di tengah kota. Kanal banjir ini merupakan gagasan Prof. H. van Breen dari Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW, cikal bakal Departemen Pekerjaan Umum, yang dirilis pada tahun 1920.

Studi ini dilakukan setelah banjir besar melanda Jakarta dua tahun sebelumnya. Inti konsep ini adalah pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta, termasuk juga disarankan adalah penimbunan daerah-daerah rendah.

Pada tahun 1919 dan 1920, gagasan pembuatan kanal banjir dari Manggarai di kawasan selatan Batavia sampai ke Muara Angke di pantai utara dilaksanakan.

Sebagai pengatur aliran air, dibangun pula Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet. Kemudian, dilanjutkan tahun 1922, dengan bagian hulu berawal dari daerah Manggarai ke arah barat melewati Pasar Rumput, Dukuh Atas, lalu membelok ke arah barat laut di daerah Karet Kubur. Selanjutnya, ke arah Tanah Abang, Tomang, Grogol, Pademangan, dan berakhir di Muara Angke.

Rencana induk

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com