Ahok Minta Transparansi Bantuan Bencana

"Penggunaan dana bencana harus dilakukan secara transparan agar tidak memicu terjadinya korupsi," ujar Ahok, saat menghadiri rapat persiapan antisipasi bencana banjir bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kepala daerah sekitar ibu kota, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Kebayoran Baru, Senin (15/12/2014).

Ahok mengatakan, rapat ini untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan wali kota dan bupati yang dekat dengan Ibu Kota. Terlebih, bencana banjir yang kerap melanda Jakarta harus diatasi dari daerah di sekitar Ibu Kota.

"Seperti normalisasi atau pengerukan sungai, kami ingin mengirim alat berat tapi harus tahu mana titik yang dikerjakan Kementerian PU, mana yang kosong. Pompa mobile juga disiapkan, semua harus standby, bukan ketika terjadi bencana baru kirim," ucapnya.

Bukan hanya itu, imbuh Basuki, Pemprov DKI juga akan memberikan bantuan dana kepada daerah sekitar Ibu Kota agar Jakarta bebas banjir. "Kalau Cipondoh banjir larinya juga ke Daan Mogot. Makanya kita harus kasih uang bantuan, supaya tidak banjir. Kami juga akan membeli lahan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah banjir itu," jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, untuk pemberian dana bantuan mekanismenya sudah diatur. "Mekanisme sudah diatur. Bukan hibah, yang penting ada pertanggungjawaban dari mereka," ungkapnya.

Rencananya, mulai 2015 Pemprov DKI akan memberikan bantuan dana kepada masing-masing daerah di sekitar Jakarta sebesar Rp 100 miliar. "Bahkan ada yang mau buat jalan layang Transjakarta kita mau kasih Rp 1,5 triliun. Jadi Transjakarta nanti menyambung, karena rata-rata penumpangnya dari Tangerang dan Bekasi," tandasnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, dalam rapat tersebut, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menekankan perihal pertanggungjawaban anggaran untuk penanganan bencana di setiap wilayah.

"Tadi saran dari Pak Ahok, agar SOP banjir diperkuat terutama pertanggungjawaban anggaran kepada BPK, BPKP, dan Kejaksaan. Kami akan perkuat, walaupun sudah ada peraturan Kepala BNPB Nomor 6A agar lebih transparan dan akuntabel," ujar Syamsul Maarif.