Ahok Minta Dinas Perumahan Tagih Pengembang Bangun 25 Ribu Unit Rusun

"Tahun 2015, kami targetkan membangun 50.000 unit rusun dan lahannya sudah tersedia. Kewajiban swasta membangun ada sekitar 25.000 unit, itu yang mau kami tagih," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (5/1/2015).

Selain menagih kewajiban pengembang untuk membangun rusun, ia menginstruksikan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk segera mengurus administrasi penghuni rusun. Seperti KTP DKI, ATM Bank DKI untuk auto debet pembayaran sewa rusun, serta pengenaan biaya parkir mobil dan motor di halaman rusun.

Selama ini, hal-hal tersebut tidak pernah tuntas dikerjakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Yonathan Pasodung.

"Yonathan itu enggak beres urus rusun, makanya dicopot dari jabatannya. Saya minta semua penghuni rusun punya KTP DKI, harus menggunakan kartu ATM Bank DKI dan parkir dikenakan charge, ternyata tidak bisa dilakukan di semua rusun, masih ada pembiaran-pembiaran. Makanya saya stafkan saja, saya maunya cepat," ucap pria yang biasa disapa Ahok itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan pemenuhan target 50.000 unit rusun untuk mewujudkan visi Jakarta menjadi kota modern yang tertata rapi. Warga yang mendirikan bangunan liar di ruang hijau, harus ditertibkan dan direlokasi ke rusun. ‎

Tahun ini, klaim Saefullah, sudah ada sebanyak 40.000 unit rusun yang dibangun. "Tahun 2015, kami targetkan beberapa ribu unit rusun untuk dibangun. Kami cicil sampai perhitungan 50.000 unit rusun dibangun dan Jakarta tertata rapi," kata Saefullah.