Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Jual Beli Soal Seleksi pada Lelang Jabatan di DKI?

Kompas.com - 09/01/2015, 10:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perombakan massal yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama lewat seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan dituding sebagian pihak justru menjadi ajang korupsi baru bagi beberapa oknum. Hal ini dikarenakan masih terdapat jual beli soal dalam proses seleksi terbuka.

Sumber Warta Kota di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta mengutarakan keluh kesahnya tersebut. Kekecewaannya muncul karena program unggulan Ahok itu malah dicoreng oleh oknum tertentu.

"Lelang jabatan yang diunggulkan Ahok sebenarnya kita dukung karena tujuannya untuk membersihkan dan mengurangi pejabat yang kotor dan korup," katanya.

Namun, program itu diduga dijadikan ajang memperjualbelikan jabatan. "Program ini malah menjadi sarang korupsi. Dalam hal ini, jabatan tersebut diperjualbelikan oleh pejabat di atasnya," tuturnya.

Dia menceritakan bagaimana proses jual beli jabatan itu berlangsung. Menurut dia, para pejabat ditawari untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli soal dalam tes seleksi dan promosi terbuka itu.

Biaya membeli soal tes itu tak tanggung-tanggung, yaitu Rp 6 juta per kepala, dan satu kelompok terdapat 10 orang. Artinya, setiap kelompok harus menyetor Rp 60 juta. Uang sebesar itu berlaku untuk jabatan di tingkat kecamatan.

"Saya ingat waktu kita mau ujian ditawari untuk berkumpul membahas soal-soal yang akan diuji. Akan tetapi, syaratnya harus membayar Rp 6 juta per orang, dan untuk 1 kelompok anggotanya 10 orang," katanya.

Dia mengaku, soal yang diperjualbelikan dan dibahas bersama itu sama dengan soal yang diujikan dalam lelang jabatan itu. "Sesudah kita selesai ujian, disuruh menghadap ke kepala dinas. Ya, ujung-ujungnya adalah minta uang," kata dia.

Selain biaya membeli soal sebesar Rp 60 juta untuk tingkat kecamatan, jumlah lebih besar lagi diterapkan pada calon pejabat di tingkat suku dinas di lima wilayah pemerintahan kota administrasi, yakni Rp 250 juta sampai Rp 500 juta.

"Yang paling tidak masuk akal, dan yang paling konyol, ada salah satu peserta lelang jabatan yang mengikuti tes untuk eselon IV, tetapi oleh kepala dinas ditempatkan ke eselon III," katanya.

Membantah

Kepala Disnaker­trans Priyono membantah ada jual beli soal seleksi di lingkungan instansinya. Menurut dia, proses seleksi untuk pejabat eselon IV sampai eselon III sudah lolos dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjab) DKI.

"Tidak benar itu (ada jual beli soal tes) karena semuanya sudah lolos dari Baperjab. Kami hanya memilih orang yang lolos Baperjab sesuai dengan nilai," kata dia.

Menurut dia, mereka yang memperoleh nilai cukup tidak bisa lolos dari proses seleksi dan promosi terbuka itu. Hanya ada dua kriteria, yaitu sangat memuaskan (SM) dan memuaskan (M).

"Kalau nilainya cukup, tidak bisa lolos. Itu semua yang mengatur Baperjab dalam proses seleksi," kata Priyono. (faf/bin/m5)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Megapolitan
Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Megapolitan
Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Megapolitan
Ditanya Soal Kandidat Cagub DKI, Heru Budi: Kandidatnya Bagus, Mudah-mudahan Pilihan Rakyat yang Terbaik

Ditanya Soal Kandidat Cagub DKI, Heru Budi: Kandidatnya Bagus, Mudah-mudahan Pilihan Rakyat yang Terbaik

Megapolitan
Absen Perayaan HUT Jakarta di PRJ Saat Ada Anies Baswedan, Heru Budi: Saya Rapat sampai Malam

Absen Perayaan HUT Jakarta di PRJ Saat Ada Anies Baswedan, Heru Budi: Saya Rapat sampai Malam

Megapolitan
Hari Ini HUT Jakarta, Masuk Monas Gratis hingga ke Museum dan Cawan

Hari Ini HUT Jakarta, Masuk Monas Gratis hingga ke Museum dan Cawan

Megapolitan
Heru Budi: Tahun Ini Ultah Terakhir Jakarta dengan Status Ibu Kota

Heru Budi: Tahun Ini Ultah Terakhir Jakarta dengan Status Ibu Kota

Megapolitan
Kaesang Sebut Dirinya dan Anies Berbeda, Anies: Saya Hormati Pandangan Beliau

Kaesang Sebut Dirinya dan Anies Berbeda, Anies: Saya Hormati Pandangan Beliau

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com