Pandangan Ahok soal 13 Catatan yang Diberikan DPRD

Salah satu yang ditindaklanjuti adalah pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa sekolah swasta untuk menutupi penghapusan anggaran biaya operasional pendidikan (BOP) tahun ini. 

"Karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merilis temuan penyalahgunaan BOP, jadi kami tidak lagi menganggarkan itu," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (26/1/2015).

Kemudian terkait keberlanjutan pembangunan Stadion Taman BMW, Banggar DPRD meminta Pemprov DKI cepat menyelesaikan sengketa hukum yang ada di sana untuk menyegerakan pembangunan stadion tersebut.

Perihal ini, Basuki mengaku tidak sepakat dengan Banggar. Menurut dia, Pemprov DKI akan terus menggugat dan melakukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perihal Stadion BMW. [Baca: Strategi Ahok Setelah Usulan Pembangunan LRT Dicoret DPRD]

Sebelumnya PTUN memutuskan perkara tanah ini dimenangkan PT Buana Permata Hijau dengan membatalkan Sertifikat No 250 dan 251 atas nama Pemprov DKI.

"Selanjutnya permintaan Banggar agar DKI membuat Peraturan Daerah (Perda) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saya kira BPJS sudah ada undang-undangnya, kenapa mesti dibuat Perda lagi? Memang sudah diatur di UU BPJS," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Selanjutnya perihal pembelian banyak tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Basuki tidak mau pembebasan lahan di tahun ini dibeli dengan sistem lama. Di mana, pembelian tanah akan dimulai dengan penentuan lokasinya terlebih dahulu, termasuk harganya, baru dianggarkan. [Baca: Ada Temuan KPK, Alasan Ahok Tak Lagi Anggarkan BOP Sekolah Swasta]

Mulai tahun ini, Pemprov DKI tidak lagi menentukan lokasi terlebih dahulu, tetapi dengan menyediakan anggaran pembelian tanah. Apabila lokasinya sudah ditemukan, maka jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menyatakan tidak ada masalah baru dibuatkan Surat Keterangan (SK) dan dibayar.

APBD DKI 2015 telah disahkan pada Selasa siang sebesar Rp 73,083 triliun. Adapun 13 catatan yang perlu menjadi perhatian DKI dalam melaksanakan program selama tahun 2015 itu adalah:

1. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Jakarta yang masih menyisakan banyak masalah.

2. Upaya peningkatan fasilitas RSUD agar menjadi RSUD yang modern dan lengkap.

3. Rencana untuk melanjutkan pembangunan stadion olahraga di taman BMW yang sampai saat ini masih terdapat persoalan-persoalan yang belum terselesaikan secara hukum.

4. Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah swasta sebagai pengganti biaya operasional pendidikan (BOP) yang dipandang belum mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelembagaan sekolah.

5. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk berbagai kebutuhan, seperti pelebaran jalan, pemakaman, ruang terbuka hijau, dan lain-lain, yang dilaksanakan dalam bentuk satu kegiatan besar agar dapat direalisasikan dengan lebih cepat.

6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan sistem transportasi yang melibatkan banyak stakeholder dan kepentingan menjadi sebuah rencana yang terpadu atau terintegritas dengan rencana tata ruang.

7. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di wilayah Kepulauan Seribu, mengingat Kepulauan Seribu merupakan destinasi pariwisata unggulan di DKI Jakarta.

8. Optimalisasi perluasan dan penambahan jaringan jalan dan missing link, prioritas penambahan bus transjakarta, dan penataan trayek serta peremajaan angkutan umum. 

9. Penataan kampung dan kampung kumuh yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan prasarana umum yang ada di lingkungannya.

10. Persoalan sampah di DKI Jakarta yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, walaupun anggaran pengelolaan sampah setiap tahun mengalami peningkatan.

11. Upaya peningkatan pengawasan pemanfaatan rumah susun dengan pembuatan kartu penghuni rusun multifungsi, dan peningkatan pengamanan terhadap aset sarana dan prasarana rusun dengan program pemasangan CCTV.

12. Kegiatan pembangunan LRT yang dimasukkan ke dalam APBD 2015 dipandang terlalu terburu-buru karena belum ada penjelasan tentang skema operasional dan subsidi tarif proyek LRT kepada DPRD.

13. Badan Anggaran juga memperhatikan anggaran kesejahteraan pengurus RT/RW, dan penanggulangan bencana bagi camat dan lurah.