Kompas.com - 30/01/2015, 11:52 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerapkan sanksi tegas bagi para pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang ketahuan merokok di lingkungan kerjanya.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menjelaskan, jangan sampai ia maupun Gubernur atau pihak lainnya menemukan adanya puntung rokok tersimpan di dalam laci maupun meja pegawai. 

"Sanksinya kalau satu atau dua kali ditemukan puntung rokok atau abu, ya teguran. Tapi kalau (puntung rokok) ditemukan sampai ketiga kalinya, sanksinya bisa distafkan," kata Lasro, di Balaikota, Jumat (30/1/2015). 

Ada empat peraturan yang mendasari kebijakan pelarangan merokok bagi PNS di lingkungan kerja. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2005 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Di dalam Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan lembaga pengawas internal atau Inspektorat instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pegawai atau pejabat yang ditemukan melanggar ketentuan atau perundang-undangan.

"Kalau dia (PNS ketahuan) merokok, ya berarti kan dia sudah tidak mengindahkan peraturan (UU, Pergub, Perda) kami," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI itu.

Sementara itu Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Etty Agustijani mengatakan PNS, CPNS, maupun warga harus proaktif untuk ikut menegakkan peraturan dilarang merokok tersebut.

Menurut dia, sebaiknya warga melapor disertai dengan bukti otentik, seperti foto atau video original yang membuktikan ada PNS merokok di lingkungan kerja Pemprov DKI atau di kawasan dilarang merokok.

"Kalau di tempat kerja, bapak dan ibu melihat PNS DKI yang merokok kirim ke bagian kepegawaian. Nanti kami beri sanksi, tidak diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) statis dan dinamis," kata Etty.

Laporan itu, lanjut dia, bisa disampaikan ke pejabat pengelola kepegawaian, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja perangkat daerah (UKPD) terkait, Kepala BKD, Wakil Gubernur, hingga Gubernur DKI.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Megapolitan
Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Megapolitan
Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Megapolitan
Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Megapolitan
Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Megapolitan
Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Megapolitan
Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Megapolitan
Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Megapolitan
Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Megapolitan
Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Megapolitan
PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall

PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall

Megapolitan
Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.