Kompas.com - 30/01/2015, 11:52 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerapkan sanksi tegas bagi para pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang ketahuan merokok di lingkungan kerjanya.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menjelaskan, jangan sampai ia maupun Gubernur atau pihak lainnya menemukan adanya puntung rokok tersimpan di dalam laci maupun meja pegawai. 

"Sanksinya kalau satu atau dua kali ditemukan puntung rokok atau abu, ya teguran. Tapi kalau (puntung rokok) ditemukan sampai ketiga kalinya, sanksinya bisa distafkan," kata Lasro, di Balaikota, Jumat (30/1/2015). 

Ada empat peraturan yang mendasari kebijakan pelarangan merokok bagi PNS di lingkungan kerja. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2005 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Di dalam Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan lembaga pengawas internal atau Inspektorat instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pegawai atau pejabat yang ditemukan melanggar ketentuan atau perundang-undangan.

"Kalau dia (PNS ketahuan) merokok, ya berarti kan dia sudah tidak mengindahkan peraturan (UU, Pergub, Perda) kami," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI itu.

Sementara itu Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Etty Agustijani mengatakan PNS, CPNS, maupun warga harus proaktif untuk ikut menegakkan peraturan dilarang merokok tersebut.

Menurut dia, sebaiknya warga melapor disertai dengan bukti otentik, seperti foto atau video original yang membuktikan ada PNS merokok di lingkungan kerja Pemprov DKI atau di kawasan dilarang merokok.

"Kalau di tempat kerja, bapak dan ibu melihat PNS DKI yang merokok kirim ke bagian kepegawaian. Nanti kami beri sanksi, tidak diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) statis dan dinamis," kata Etty.

Laporan itu, lanjut dia, bisa disampaikan ke pejabat pengelola kepegawaian, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja perangkat daerah (UKPD) terkait, Kepala BKD, Wakil Gubernur, hingga Gubernur DKI.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Megapolitan
Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Megapolitan
Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Megapolitan
Gudang di Tambora Kebakaran, Petugas Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

Gudang di Tambora Kebakaran, Petugas Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

Megapolitan
Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum Terdakwa Belum Tentu Hadirkan Saksi Meringankan

Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum Terdakwa Belum Tentu Hadirkan Saksi Meringankan

Megapolitan
Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Megapolitan
4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

Megapolitan
Tak Kunjung Dibuatkan JPO, Warga Cilenggang Protes Bentangkan Spanduk

Tak Kunjung Dibuatkan JPO, Warga Cilenggang Protes Bentangkan Spanduk

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejari Jakbar Tetapkan 2 Tersangka Baru

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejari Jakbar Tetapkan 2 Tersangka Baru

Megapolitan
Jika Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal Lagi, Kontraktor Akan Ditunjuk Langsung

Jika Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal Lagi, Kontraktor Akan Ditunjuk Langsung

Megapolitan
Anies Baswedan Dinilai Bisa Lebih Terang-terangan Mau Maju Pilpres 2024

Anies Baswedan Dinilai Bisa Lebih Terang-terangan Mau Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Menantu Rizieq Shihab Bebas dari Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Menantu Rizieq Shihab Bebas dari Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Megapolitan
Kakek 89 Tahun Disebut Dapat Ancaman Pembunuhan Sebelum Dikeroyok, Ini Tanggapan Polisi

Kakek 89 Tahun Disebut Dapat Ancaman Pembunuhan Sebelum Dikeroyok, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Kerumunan di MOI, Camat Kelapa Gading Ingatkan Penyelenggara Acara untuk Antisipasi Pengunjung

Kerumunan di MOI, Camat Kelapa Gading Ingatkan Penyelenggara Acara untuk Antisipasi Pengunjung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.