Kompas.com - 06/02/2015, 20:53 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI belum menerima gaji selama dua bulan, yakni Januari dan Februari ini. Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan Elyzabeth CH Mailoa bahkan mengklaim dia terpaksa meminjam uang teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

"Sudah dua bulan ini belum gajian, ya prihatin dulu lah. Terpaksa pinjam (uang) teman, saudara, keluarga untuk (memenuhi) kebutuhan hidup sehari-hari," kata wanita yang akrab disapa Else itu, Jumat (6/2/2015). 

Ia mengaku pasrah gajinya belum dicairkan oleh Pemprov DKI. Selain itu, kata dia, keterlambatan pembayaran gaji anggota dewan ini disebabkan molornya pengesahan anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) DKI 2015.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Politisi PDI-P itu menjelaskan, seharusnya setiap tanggal satu, anggota dewan sudah menerima gaji. 

Menurut dia, memang di awal tahun, biasanya pembayaran gaji anggota dewan selalu telat karena pengesahan APBD DKI. "Mestinya di bulan Februari sudah mulai realisasi," kata Dwi Rio.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyayangkan keterlambatan pembayaran gaji ini. Bahkan ia menuding Pemprov DKI kerap melakukan kesalahan dan menelantarkan kewajiban mereka.

"Misalnya pembayaran listrik beberapa bulan lalu tertunggak sehingga lampu sejumlah taman di Jakarta gelap gulita. Sekarang giliran gaji PNS dan anggota DPRD yang tertunda. Kasus semacam ini jadi pil pahit Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) DKI buat bekerja lebih baik," ucap Taufik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, jumlah gaji anggota DPRD masih sama seperti periode sebelumnya.

Gaji tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan tunjangan perumahan.

Untuk uang representasi, Ketua DPRD mendapatkan Rp 3 juta dan Wakil Ketua mendapatkan Rp 2,4 juta, sedangkan para anggota mendapatkan Rp 2,25 juta. Untuk tunjangan jabatan, Ketua DPRD mendapatkan Rp 4,35 juta, Wakil Ketua mendapatkan Rp 3,48 juta, dan anggota mendapatkan Rp 3,26 juta.

Sementara itu, untuk tunjangan komunikasi intensif, semua anggota DPRD mendapat Rp 9 juta.  Kemudian untuk tunjangan operasional, Ketua mendapatkan Rp 18 juta dan Wakil Ketua mendapatkan Rp 9,6 juta.

Tunjangan ini tidak diberikan pada anggota lainnya. Tunjangan terakhir adalah tunjangan perumahan. Untuk tunjangan ini, hanya Wakil Ketua dan anggota yang mendapatkannya. Sebab, Ketua DPRD DKI mendapat rumah dinas di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat.

Adapun besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua mendapatkan Rp 20 juta, sedangkan anggota mendapatkan Rp 15 juta.

Apabila dijumlahkan, maka gaji per bulan yang diterima oleh anggota DPRD yaitu: Ketua Rp 35.163.260 dan Wakil Ketua Rp 45.161.920, sedangkan para anggota Rp 30.291.320. Gaji Wakil Ketua lebih besar dari Ketua DPRD disebabkan karena adanya tunjangan perumahan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Megapolitan
Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Megapolitan
Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Megapolitan
Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Megapolitan
Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Megapolitan
Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Megapolitan
Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Megapolitan
Pergub Soal Penggusuran Tak Kunjung Dicabut, Ini Alasan Pemprov DKI

Pergub Soal Penggusuran Tak Kunjung Dicabut, Ini Alasan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.