Kompas.com - 06/02/2015, 20:53 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI belum menerima gaji selama dua bulan, yakni Januari dan Februari ini. Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan Elyzabeth CH Mailoa bahkan mengklaim dia terpaksa meminjam uang teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

"Sudah dua bulan ini belum gajian, ya prihatin dulu lah. Terpaksa pinjam (uang) teman, saudara, keluarga untuk (memenuhi) kebutuhan hidup sehari-hari," kata wanita yang akrab disapa Else itu, Jumat (6/2/2015). 

Ia mengaku pasrah gajinya belum dicairkan oleh Pemprov DKI. Selain itu, kata dia, keterlambatan pembayaran gaji anggota dewan ini disebabkan molornya pengesahan anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) DKI 2015.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Politisi PDI-P itu menjelaskan, seharusnya setiap tanggal satu, anggota dewan sudah menerima gaji. 

Menurut dia, memang di awal tahun, biasanya pembayaran gaji anggota dewan selalu telat karena pengesahan APBD DKI. "Mestinya di bulan Februari sudah mulai realisasi," kata Dwi Rio.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyayangkan keterlambatan pembayaran gaji ini. Bahkan ia menuding Pemprov DKI kerap melakukan kesalahan dan menelantarkan kewajiban mereka.

"Misalnya pembayaran listrik beberapa bulan lalu tertunggak sehingga lampu sejumlah taman di Jakarta gelap gulita. Sekarang giliran gaji PNS dan anggota DPRD yang tertunda. Kasus semacam ini jadi pil pahit Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) DKI buat bekerja lebih baik," ucap Taufik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, jumlah gaji anggota DPRD masih sama seperti periode sebelumnya.

Gaji tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan tunjangan perumahan.

Untuk uang representasi, Ketua DPRD mendapatkan Rp 3 juta dan Wakil Ketua mendapatkan Rp 2,4 juta, sedangkan para anggota mendapatkan Rp 2,25 juta. Untuk tunjangan jabatan, Ketua DPRD mendapatkan Rp 4,35 juta, Wakil Ketua mendapatkan Rp 3,48 juta, dan anggota mendapatkan Rp 3,26 juta.

Sementara itu, untuk tunjangan komunikasi intensif, semua anggota DPRD mendapat Rp 9 juta.  Kemudian untuk tunjangan operasional, Ketua mendapatkan Rp 18 juta dan Wakil Ketua mendapatkan Rp 9,6 juta.

Tunjangan ini tidak diberikan pada anggota lainnya. Tunjangan terakhir adalah tunjangan perumahan. Untuk tunjangan ini, hanya Wakil Ketua dan anggota yang mendapatkannya. Sebab, Ketua DPRD DKI mendapat rumah dinas di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat.

Adapun besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua mendapatkan Rp 20 juta, sedangkan anggota mendapatkan Rp 15 juta.

Apabila dijumlahkan, maka gaji per bulan yang diterima oleh anggota DPRD yaitu: Ketua Rp 35.163.260 dan Wakil Ketua Rp 45.161.920, sedangkan para anggota Rp 30.291.320. Gaji Wakil Ketua lebih besar dari Ketua DPRD disebabkan karena adanya tunjangan perumahan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa, Dinas PerumahanSebut Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa, Dinas PerumahanSebut Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.