Ahok Adukan Ulah DPRD DKI kepada Jokowi

Basuki menegaskan bahwa DPRD DKI belum menyerahkan dokumen APBD 2015 yang telah disepakati dalam rapat. "Siapa yang enggak sesuai paripurna? Paripurna yang enggak kasih kita apa pun, kok," ujar Basuki di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Sabtu (14/2/2015).

Basuki mengatakan, DPRD DKI tidak pernah mengeluarkan hasil paripurna untuknya. Padahal, dia telah meminta hal itu, tetapi malah dianggap enteng oleh DPRD DKI. Basuki pun curiga, DPRD DKI sedang mencoba membohongi dia.

"Itu yang saya minta dari mereka. Paripurna kok enggak di-print out keluar dulu? Dia bilang enggak apa-apa, gampang. Berarti, kalau gampang mau pakai cara dua tahun yang lalu dong bohongin kita?" ujar Basuki.

Mengenai hal ini, Basuki mengaku telah mengadukannya kepada Presiden RI Joko Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, Jokowi sebagai mantan Gubernur DKI telah paham dengan urusan Pemprov DKI dengan DPRD DKI yang satu ini.

"Saya sudah lapor Pak Jokowi. Pak Jokowi tahu persis persoalan ini," ujar Ahok.

Untuk diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik berencana menggunakan hak interpelasi serta melakukan impeachment (pemakzulan) kepada Basuki. Taufik mengatakan, dasar menggunakan hak interpelasi terhadap Ahok adalah karena serapan APBD DKI 2014 rendah. Selain itu, pendapatan yang diterima DKI di tahun anggaran 2014 juga tidak mencapai target.

Latar belakang rencana interpelasi serta impeachment ini juga karena dokumen APBD 2015 yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan APBD yang sudah disahkan pada paripurna 27 Januari lalu.

Menanggapi hal itu, Basuki menganggap rencana pemakzulan atau impeachment terhadap dirinya adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sebagai mantan anggota DPRD dan DPR RI, Basuki mengaku memahami hal itu.