Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tegaskan Penyusunan APBD DKI Tetap Gunakan "E-budgeting"

Kompas.com - 16/02/2015, 21:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan sistem e-budgeting di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

Basuki menjelaskan, program ini merupakan instruksi Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI. Hanya saja saat penyusunan anggaran tahun 2013 dan 2014, pihaknya masih menerima banyak penolakan. Sehingga, tahun 2015 ini, Basuki menegaskan akan memaksa seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menggunakan e-budgeting. 

"(e-budgeting) ini kan programnya Pak Jokowi, Presiden ingin e-budgeting," kata Basuki di Gedung BKKBN, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Apabila sistem e-budgeting sukses menghilangkan anggaran "siluman", maka Jakarta akan menjadi model bagi provinsi lainnya. Selain itu, sistem e-budgeting juga dapat diterapkan di tingkat pemerintah pusat. Nantinya, Presiden bisa mengunci seluruh anggaran kementerian serta provinsi. Apabila ada kegiatan yang dirasa tidak masuk akal, Presiden bisa langsung mencoret dan mengunci kegiatan. 

Sistem e-budgeting ini, lanjut Basuki, dapat mencegah oknum PNS maupun legislatif untuk bermain-main anggaran. Sebab, pihak yang memiliki kata kunci (password) e-budgeting hanyalah Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD DKI.

"Tanpa password saya, Sekda, Kepala Bappeda, dan lainnya, kamu enggak bisa ubah anggaran. Nah, sistem ini yang mereka (DPRD) protes. Kalau (susun) anggaran masih pakai microsoft excel, pasti (anggaran) kamu ubah-ubah," kata Basuki. 

Sistem e-budgeting digunakan sejak pengusulan anggaran di dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Setiap mata anggaran yang diusulkan ini harus disetujui Basuki sebagai pimpinan tertinggi di Ibu Kota.

Basuki memiliki hak untuk mencoret anggaran yang dirasanya tidak perlu. Kemudian jika APBD sudah disahkan dalam paripurna, tidak perlu lagi ada pembahasan antara komisi dengan SKPD DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com