Basuki Tegaskan Penyusunan APBD DKI Tetap Gunakan "E-budgeting"

Kompas.com - 16/02/2015, 21:21 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTOWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan sistem e-budgeting di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

Basuki menjelaskan, program ini merupakan instruksi Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI. Hanya saja saat penyusunan anggaran tahun 2013 dan 2014, pihaknya masih menerima banyak penolakan. Sehingga, tahun 2015 ini, Basuki menegaskan akan memaksa seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menggunakan e-budgeting. 

"(e-budgeting) ini kan programnya Pak Jokowi, Presiden ingin e-budgeting," kata Basuki di Gedung BKKBN, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Apabila sistem e-budgeting sukses menghilangkan anggaran "siluman", maka Jakarta akan menjadi model bagi provinsi lainnya. Selain itu, sistem e-budgeting juga dapat diterapkan di tingkat pemerintah pusat. Nantinya, Presiden bisa mengunci seluruh anggaran kementerian serta provinsi. Apabila ada kegiatan yang dirasa tidak masuk akal, Presiden bisa langsung mencoret dan mengunci kegiatan. 

Sistem e-budgeting ini, lanjut Basuki, dapat mencegah oknum PNS maupun legislatif untuk bermain-main anggaran. Sebab, pihak yang memiliki kata kunci (password) e-budgeting hanyalah Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD DKI.

"Tanpa password saya, Sekda, Kepala Bappeda, dan lainnya, kamu enggak bisa ubah anggaran. Nah, sistem ini yang mereka (DPRD) protes. Kalau (susun) anggaran masih pakai microsoft excel, pasti (anggaran) kamu ubah-ubah," kata Basuki. 

Sistem e-budgeting digunakan sejak pengusulan anggaran di dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Setiap mata anggaran yang diusulkan ini harus disetujui Basuki sebagai pimpinan tertinggi di Ibu Kota.

Basuki memiliki hak untuk mencoret anggaran yang dirasanya tidak perlu. Kemudian jika APBD sudah disahkan dalam paripurna, tidak perlu lagi ada pembahasan antara komisi dengan SKPD DKI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadishub DKI: Perubahan Rute LRT Masih Dikaji, Belum Diusulkan ke Kemenhub

Kadishub DKI: Perubahan Rute LRT Masih Dikaji, Belum Diusulkan ke Kemenhub

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Penjambret di Jaktim, Seorang Pelaku Driver Ojol

Polisi Tangkap Dua Penjambret di Jaktim, Seorang Pelaku Driver Ojol

Megapolitan
Ridwan Kamil Sindir Acara Rizieq di Megamendung yang Timbulkan Kerumunan

Ridwan Kamil Sindir Acara Rizieq di Megamendung yang Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Dipanggil Polda Metro soal Acara Rizieq Shihab, Kadishub DKI: Izin Penutupan Jalan Wewenang Polisi

Dipanggil Polda Metro soal Acara Rizieq Shihab, Kadishub DKI: Izin Penutupan Jalan Wewenang Polisi

Megapolitan
Duduk di Ujung Balkon Apartemen, Seorang Perempuan Diduga Akan Bunuh Diri

Duduk di Ujung Balkon Apartemen, Seorang Perempuan Diduga Akan Bunuh Diri

Megapolitan
Kadishub DKI Pastikan Aturan Ganjil Genap Belum Diterapkan di Jakarta

Kadishub DKI Pastikan Aturan Ganjil Genap Belum Diterapkan di Jakarta

Megapolitan
Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Megapolitan
Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Megapolitan
Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Megapolitan
Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Megapolitan
Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Megapolitan
Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Megapolitan
Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Megapolitan
Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X