Basuki mengaku tidak rela dana anggaran rakyat dipermainkan oleh oknum tertentu dan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak penting.
"Saya kira saya tidak ikhlas APBD DKI dimainkan seperti ini," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/2/2015). Ia menegaskan, tahun ini, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dan anggota DPRD DKI tidak bisa lagi "bermain mata" untuk menyelipkan anggaran siluman.
Sebab, penyusunan anggaran telah menggunakan sistem e-budgeting. Menurut Basuki, pejabat SKPD tidak mungkin berani memasukkan usulan dana anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun karena terawasi olehnya.
Basuki atau yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, pembahasan sebuah program dilakukan oleh komisi DPRD bersama SKPD DKI. Dalam pembahasan itulah, anggota DPRD meminta tolong SKPD DKI untuk memasukkan usulan anggaran mereka.
"Jadi di rapat paripurna itu sengaja mereka tidak keluarkan dokumen print out APBD karena menurut mereka masih bisa dibahas, diubah-ubah, dan baru dilayangkan ke Kemendagri. Saya sudah sebar SMS ke SKPD, kalau masih ada yang nekat menuruti keinginan oknum DPRD, akan saya pecat," kata Basuki.
Dia mengaku rela dipecat dari jabatan gubernur karena tidak ingin anggaran siluman ditemukan kembali dalam APBD 2015. Sebab, dua tahun berturut-turut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran siluman bernilai fantastis di dalam APBD DKI 2013 dan 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.