Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Sarankan Ahok Terapkan "Nawacita" Jokowi dalam Susun Anggaran

Kompas.com - 02/04/2015, 20:22 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyarankan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menerapkan visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang dikenal dengan istilah "nawacita", dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

Menurut Donny, sapaan Reydonnyzar, nawacita berisi visi misi yang menyatakan pembangunan harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Ia pun menyoroti tidak rasionalnya penyusunan anggaran pemerintahan Ahok, di mana anggaran untuk belanja gaji pegawai lebih tinggi ketimbang anggaran untuk belanja pembangunan.

"Padahal kan sesuai dengan nawacita Pak Jokowi, anggaran harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Prinsip belanja harus dikedepankan untuk pelayanan publik," kata Donny, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015).

Ia pun meminta agar anggaran untuk belanja gaji pegawai dikurangi, demi memperbesar anggaran belanja pembangunan.

Sektor-sektor yang disoroti adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada sektor pendidikan, Donny membandingkan rancangan anggaran tahun ini yang persentasenya hanya 21 persen.

Padahal pada tahun lalu, alokasi anggaran pendidikan persentasenya mencapai sekitar 25 persen.

Sedangkan pada sektor kesehatan, Donny menganggap sudah seharusnya DKI melakukan peningkatan dibanding tahun lalu. Jadi bila tahun lalu persentase anggaran kesehatan 10 persen, maka tahun ini harus lebih dari angka tersebut.

Untuk sektor infrastruktur, Donny meminta agar persentase anggaran dinaikkan, dari 22 persen ke angka 30 persen. Sebab pada tahun lalu, anggaran untuk infrastruktur mencapai 40 persen, dan sempat mencapai 44 persen pada 2013.

"Jadi pendidikan harus di atas 22 persen; Kesehatan di atas 10 persen; dan Infrastruktur 30 persen. DKI pasti mampu karena kapasitas fiskalnya sangat tinggi. Kapasitas fiskal tinggi tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahagianya Klautidus Terima Kaki Palsu dari Kemensos, Kini Bisa Kembali Jadi Petani

Bahagianya Klautidus Terima Kaki Palsu dari Kemensos, Kini Bisa Kembali Jadi Petani

Megapolitan
Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Megapolitan
Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Megapolitan
Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Megapolitan
Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Megapolitan
Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Megapolitan
Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Megapolitan
PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

Megapolitan
Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Megapolitan
Selebgram di Bogor Digaji Rp 5,5 Juta Per Bulan untuk Promosikan Situs Judi Online

Selebgram di Bogor Digaji Rp 5,5 Juta Per Bulan untuk Promosikan Situs Judi Online

Megapolitan
Kecewanya Helmi, Anaknya Gagal Lolos PPDB SMP Negeri karena Umur Melebihi Batas

Kecewanya Helmi, Anaknya Gagal Lolos PPDB SMP Negeri karena Umur Melebihi Batas

Megapolitan
Menteri Sosial Serahkan Bansos untuk Warga Kepulauan Tanimbar Maluku

Menteri Sosial Serahkan Bansos untuk Warga Kepulauan Tanimbar Maluku

Megapolitan
Cerita 'Single Mom' Sulit Daftarkan Anak PPDB Online

Cerita "Single Mom" Sulit Daftarkan Anak PPDB Online

Megapolitan
Sohibul Batal Dicalonkan Gubernur tapi Jadi Cawagub, PKS Dinilai Pertimbangkan Elektabilitas

Sohibul Batal Dicalonkan Gubernur tapi Jadi Cawagub, PKS Dinilai Pertimbangkan Elektabilitas

Megapolitan
Polresta Bogor Tangkap Selebgram yang Promosikan Judi 'Online'

Polresta Bogor Tangkap Selebgram yang Promosikan Judi "Online"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com