Dapat Sorotan Kemendagri, DKI Pertahankan Besaran Alokasi Belanja Pegawai

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan alokasi belanja pegawai tersebut sesuai dengan kondisi pemerintahan daerah.

Selain menempatkannya pada kerangka yang utuh, besaran alokasi belanja pegawai juga hanya sekitar 24 persen dari besaran maksimal yang diatur Kemendagri, sebesar 30 persen. 

Pemprov DKI, kata dia, membutuhkan pegawai prima yang mau mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu, Tuty menjelaskan, pegawai harus mendapat reward atau penghargaan yang setimpal.

"Kalau memang menuntut (pemerintahan bersih) itu, take home pay harus dipikirkan. Segala pekerjaan pegawai harus dihitung agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran," kata Tuty, saat dihubungi, Sabtu (4/4/2015). 

Sementara untuk alokasi belanja lainnya yang dievaluasi seperti pendidikan, perbaikan infrastruktur, antisipasi banjir maupun macet, juga tidak akan diubah besaran alokasinya.

Menurut Tuty, DKI akan menjawab koreksi Kemendagri dengan klarifikasi tanpa mengubah angka yang sudah disusun. Alasanya, lanjut dia, seluruh program yang telah tersusun dalam Rapergub APBD 2015 sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

"Untuk kesehatan sudah di atas batas 10 persen, pendidkan di atas 20 persen, begitu juga dengan infrastruktur banjir dan kemacetan. Kami tidak pernah membatasi pagu, namun kami memberikan dana sesuai dengan kemampuan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) mengerjakannya," kata Tuty. 

Ia menjelaskan, penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 yang menggunakan nilai pagu APBD 2014 senilai Rp 63,08 triliun itu sudah disesuaikan dengan RPJMD dan perundang-undangan yang ada.

Dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, mengatur, setinggi-tingginya penggunaan APBD harus sesuai dengan pengeluaran APBD tertinggi tahun sebelumnya.

Pengeluaran itu terbagi dua, belanja dan pembiayaan. Artinya, RAPBD 2015 DKI yang dikoreksi oleh Kemendagri pada Kamis (2/4/2015) lalu, merupakan postur APBD sehat baik dari segi aktifitas maupun fiskal.

"Evaluasi itu ada koridornya, tidak bisa hanya dilihat dari satu bagian saja. Kami puas dengan hasil diskusi tanya jawab terkait evaluasi Kemendagri, Kamis (2/4/2015) lalu. Kami harap Kemendagri mempertimbangkan klarifikasi kami dan segera mengesahkannya," kata Tuty.

Rencananya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menerbitkan SK penguatan Pergub APBD 2015 pada 10 April mendatang.