Tak Terima Alasan Kemendagri, Ahok Sebut Pengesahan APBD dari Dulu Selalu Telat

Sebab, sejak pemerintahan DKI dipimpin Sutiyoso hingga Joko Widodo pengesahan APBD tidak pernah tepat waktu.

Pencairan anggaran baru dilakukan sekitar bulan Maret. "Dari zaman Bang Yos sampai Pak Jokowi juga (pengesahan) APBD-nya selalu telat, baru Februari-Maret. Tetapi mereka tidak pernah dibilang (Kemendagri) untuk pakai anggaran sisa sembilan bulan saja, sejak kapan pembagian jadi kayak gitu? Itu nalar di luar konstitusi," kata Basuki, di SMA Santa Ursula, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Kemendagri sebelumnya menetapkan APBD 2015 sebesar Rp 69,286 triliun dan menolak usulan angka sesuai pagu APBD perubahan sebesar Rp 72,9 triliun karena DKI sudah melewati tiga bulan.

Dari bulan Januari-Maret, tidak ada kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD. Sehingga Kemendagri menetapkan angka itu dan menciptakan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) hingga Rp 3 triliun.

Kendati demikian, Ahok, sapaan Basuki mengaku tidak bisa berbuat apa-apa jika Mendagri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan SK APBD 2015.

"Kalau Mendagri memang lebih mendengar Dirjen Keuangan Daerah (Reydonnyzar Moenek) nya, ya saya harus ikut. Tetapi bagi saya, ini tidak masuk akal dan logika. Ketika sebuah APBD telat maka jumlah uangnya harus dikurangi dibagi 12 bulan, dan tinggal 9 bulan. Saya enggak tahu itu teori darimana, cara berpikir seperti itu," kata Basuki. 

Angka Rp 69,286 triliun tersebut didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk PMP dua BUMD DKI (PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta) sebesar RP 5,63 triliun.

Basuki pun kembali mempermasalahkan besaran UMP tahun ini. Sebab, besaran UMP di APBD-Perubahan 2014 senilai Rp 8-9 triliun.

"Nilai (PMP)-nya bukan Rp 5-6 triliun. Jadi, menurut saya, ini enggak masuk akal. Tetapi ya sudahlah kami kan sebagai warga bernegara, ikuti siapa yang memegang kekuasaan, tetapi bukan berarti boleh menafsirkan seenaknya," kata Basuki kesal.