Ada Anggota DPRD DKI Keluhkan Gaji yang Tak Kunjung Cair

Kompas.com - 04/05/2015, 14:48 WIB
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono Kompas.com/Alsadad RudiKepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakata Heru Budi Hartono menyebutkan, ada sejumlah anggota DPRD yang mulai mempertanyakan waktu pencairan gajinya.

Hal itu ditanyakan sehubungan dengan telah cairnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 terhitung sejak akhir April lalu.

Kepada para anggota DPRD, Heru kemudian menyarankan agar mereka segera melaporkan keluhannya itu kepada Kesekretariatan DPRD yang nantinya bisa mengusulkan agar gaji anggota DPRD bisa segera dicairkan setelah dana APBD cair.

"Ada beberapa anggota Dewan tanya ke saya kenapa gajinya belum? Kenapa tunjangan belum? Harusnya jangan tanya ke saya, tanya ke Sekwan. Sekwannya sudah ngajuin belum?" ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5/2015).

Menurut Heru, sampai sejauh ini belum semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengirimkan surat penyediaan dana (SPD) yang merupakan syarat administrasi bagi BPKAD untuk bisa menyalurkan dana APBD, tidak terkecuali Kesekretariatan DPRD.

Ia mengatakan, SKPD yang telah mengajukan SPD ke instansinya baru Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Tata Air DKI Jakarta. Karena itu, Heru memastikan bahwa SKPD-SKPD itulah yang akan mendapatkan prioritas saat pencairan anggaran.

"APBD kita ini istilahnya tinggal proses administrasi untuk persiapan pencairannya. Karena itu, saya bilang ke anggota Dewan, Sekwannya sudah mengajukan, belum?" ujar Heru.

APBD DKI pada tahun ini berjumlah Rp 69,286 triliun, turun sekitar Rp 3 triliun dibandingkan APBD tahun lalu yang berjumlah Rp 72,09 triliun. Menurunnya besaran APBD tersebut tak lepas dari tidak tercapainya kesepakatan antara Pemprov dan DPRD saat pembahasan RAPBD 2015 yang pada awalnya diajukan dengan nilai sebesar Rp 73,08 triliun.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
Dituntut Tiga Tahun, Lucinta Luna Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Dituntut Tiga Tahun, Lucinta Luna Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Megapolitan
Ambulans bagi Pasien Covid-19 Gratis, Begini Prosedurnya

Ambulans bagi Pasien Covid-19 Gratis, Begini Prosedurnya

Megapolitan
PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

Megapolitan
Anies Klaim Sudah Sediakan 100 Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien Covid-19

Anies Klaim Sudah Sediakan 100 Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

Megapolitan
Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X