Serius Bangun LRT, Pemprov DKI Bentuk Badan Layanan untuk Kelola Dana

"Kalau BLUD-nya bisa dibentuk, kita mau suntik anggaran Rp 1 triliun. BLUD dikasih uang untuk lelang ke kontraktor," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono saat dihubungi, Kamis (14/5/2015).

Menurut Heru, rencananya, anggaran Rp 1 triliun yang nantinya akan dikucurkan ke BLUD LRT akan digunakan untuk pembangunan LRT tahap pertama, yakni yang akan menghubungkan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hingga Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Bangunnya di rute yang gemuk (memiliki potensi banyak penumpang) Kebayoran Lama-Kelapa Gading. Kalau nanti tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) jadi dibangun, itu bagus untuk stimulasi ekonomi," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI harus berperan penuh dalam pembangunan LRT. Ia menyadari tidak dapat meminta bantuan sepenuhnya kepada pihak swasta.

"Dalam membangun transportasi umum, enggak mungkin swasta menanggung semua, kecuali mereka mau kasih properti ke kami. Kalau enggak, rugi dong kami berikan tanah ke mereka (swasta)," kata dia di Balai Kota, Selasa (12/5/2015).

Menurut Ahok, Pemprov DKI membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun LRT, yaitu mencapai Rp 35 triliun. Nantinya LRT akan dibangun di tujuh koridor.

Ketujuh rute tersebut ialah Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI tidak memerlukan bantuan pemerintah pusat dalam membangun serta mengoperasikan LRT.

"Total jalurnya 70 kilometer untuk 7 koridor. Ada yang pendek dan panjang, kira-kira butuh Rp 35 triliun. Tapi, uang kami cukuplah, buat beli UPS yang fungsinya USB harganya Rp 1,2 triliun saja mampu," ujarnya.