6 Bulan Ahok-Djarot Kurang Memuaskan, tetapi Warga Menaruh Harapan Besar

Dari hasil survei tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas terhadap 600 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta, warga Ibu Kota menilai belum banyak perbaikan dilakukan selama enam bulan pertama kepemimpinan Basuki. Jika nilai 1 melambangkan kondisi sangat buruk dan skor 10 mewakili situasi sangat baik, warga menilai kondisi Jakarta saat ini hanya cukup mendapat nilai 6,54. Masih di bawah angka 7 yang merefleksikan kondisi "baik".

Nilai indeks kepuasan penduduk Jakarta dalam semester I Basuki memimpin DKI adalah 6,62, juga masih belum mencapai angka 7. Angka ini dalam rentang skor 1 hingga 10, nilai 1 untuk menunjukkan sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas terhadap kinerja gubernur dan wagub.

Publik memberi nilai 7,6 terhadap relasi sosial yang dianggap sudah baik saat ini. Nilai ini tertinggi dibandingkan penilaian bidang-bidang lain. Pemerintahan Basuki dinilai memberikan ruang kebebasan berpendapat, beribadah, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat.

Di bidang pendidikan, warga Ibu Kota mengakui ada pembenahan oleh Pemprov DKI.

Perbaikan birokrasi juga mendapatkan acungan jempol dari warga. Catatan Kompas, Basuki telah menyatukan 518 jenis pelayanan dalam Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna menjadikan proses perizinan lebih ramping dan efisien. Warga bisa mengecek langsung dampak perombakan Pemprov DKI dari mutu layanan, seperti proses pengurusan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, izin mendirikan bangunan (IMB), atau izin usaha.

Perbaikan birokrasi, seperti lelang jabatan, transaksi nontunai, serta pelayanan satu atap, telah mencuri perhatian dan apresiasi warga karena pelayanan publik menjadi lebih cepat.

Perombakan struktur organisasi besar-besaran juga dilakukan Ahok pada awal 2015. Basuki menghapus 1.500 jabatan dan mengosongkan sementara posisi 1.835 jabatan, menyisakan 4.676 jabatan dari total 8.011 jabatan sebelumnya. Perombakan struktur juga diwarnai penggabungan dan pemecahan satuan kerja perangkat daerah.

 Selain perbaikan di bidang relasi, pendidikan, dan birokrasi, air bersih dan layanan kesehatan di Ibu Kota juga dianggap cukup baik. Warga Jakarta menilai suplai air bersih dan jasa kesehatan di bawah tanggung jawab Pemprov mendapat nilai di atas 7.

Kurang aman

Rendahnya rasa aman warga Jakarta menjadi salah satu faktor lemahnya penilaian terhadap kondisi Ibu Kota saat ini. Keselamatan warga dalam transportasi umum dan tempat publik dirasakan paling tak memuaskan.

Aksi begal yang marak sejak awal 2015 memperburuk penilaian warga terhadap keamanan Jakarta. Menurut kajian The Economist Intelligence Unit yang dipublikasikan tahun 2015, dari 50 kota besar dunia yang disurvei, Jakarta ada di urutan terakhir dan mendapatkan predikat kota paling tak aman (Kompas, 4/3).

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret lalu pun menunjukkan, 4 dari 5 warga Jakarta menilai kondisi Jakarta tidak aman.

Selain keamanan, sektor perumahan juga mendapatkan penilaian rendah dari warga Jakarta. Harga rumah terus meningkat jauh meninggalkan kenaikan daya beli masyarakat.

Keyakinan

Meski menilai kurang optimal, warga memahami persoalan wilayah berskala metropolitan yang tak dapat diselesaikan semudah membalik telapak tangan. Perlu komitmen dan semangat keberlanjutan dari pemegang kebijakan.

Dalam konteks ini, keyakinan masyarakat terhadap kemampuan Pemprov DKI masih cukup tinggi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Delapan dari 10 responden menyatakan keyakinan akan kemampuan Pemprov DKI membenahi pendidikan dan kesehatan pada masa mendatang.

Dua program yang mendongkrak kepuasan publik adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang melebur dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, masyarakat masih mengeluhkan proses integrasi pelayanan KJP/KJS dan JKN yang masih banyak menimbulkan kesalahpahaman.

Optimisme warga terhadap program untuk mengatasi kemacetan Jakarta juga relatif tinggi. Lebih dari 70 persen responden menaruh keyakinan pada Pemprov DKI dalam menata transportasi publik meski kemacetan parah masih terjadi hingga kini.

Cukup tingginya keyakinan warga menjadi modal Pemprov DKI untuk menuntaskan program yang disusun. Popularitas dan persepsi publik akan meningkat apabila masyarakat mendapati pelayanan berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, lalu lintas, dan keamanan, terbukti terjadi. (Susanti Agustina Simanjuntak/ Litbang Kompas)

Berita ini sudah ditayangkan di harian Kompas edisi 20 Mei 2015 dengan judul "Kurang Memuaskan, tetapi Warga Menaruh Harapan Besar".