Soal Ahmadiyah Ditolak di Tebet, Kapolda Sebut Indonesia Negara Toleran

Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor juga melakukan mediasi serupa. "Prinsip utamanya, negara kita adalah negara yang mengenal toleransi keagamaan dan kebebasan untuk melakukan (ajaran) agamanya masing-masing, itu prinsip utama. Tetapi, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai praktik keberagaman itu dan itu yang harus dilakukan mediasi dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait," kata Tito seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Senin (15/6/2015). 

Tito mengaku akan terus mengontrol perkembangan mediasi warga Tebet dengan Ahmadiyah. Apabila mediasi tidak berakhir dengan baik, pihak kepolisian akan mencari langkah mediasi yang lebih intens kembali. [Baca: Warga Tebet Minta Tak Ada Kegiatan Ahmadiyah di Lingkungannya]

"Secara prinsip, kami akan melakukan pengamanan ketat untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara, termasuk minoritas. Kalau ada pelanggaran hukum, kami akan melakukan proses penegakan hukum," kata Tito. 

Sebelumnya, puluhan warga Bukit Duri Tanjakan Batu, Tebet, melakukan aksi damai di depan rumah tempat aktivitas Ahmadiyah pada Minggu (14/6/2015) pagi. Mereka tidak menginginkan aktivitas Ahmadiyah mengganggu khusyuknya ibadah warga pada bulan Ramadhan.

Mereka juga meminta jemaah Ahmadiyah untuk tidak lagi melakukan aktivitas keagamaannya di sana. "Silakan saja mereka tinggal di sini asal tidak melakukan kegiatan berbau Ahmadiyah. Kita warga tidak ingin ada kegiatan Ahmadiyah di sini," kata Panti, Ketua RT setempat.