Kompas.com - 01/07/2015, 08:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menunjuk langsung dua badan usaha milik daerah (BUMD) dalam proyek pembangunan jalur light rail transit (LRT) berawal saat ia menganggap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lamban dalam melakukan persiapan lelang.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono. Menurut Heru, Ahok khawatir kinerja lamban BLUD akan berdampak terhadap tertundanya pembangunan yang ditargetkan sudah harus bisa dimulai awal 2016.

"(Kinerja) BLUD memang tidak terlalu bagus. BLUD tidak menjamin (proyek LRT) bisa jalan," kata Heru, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Menurut Heru, sebelum menunjuk langsung dua BUMD, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya, Ahok terlebih dulu meminta masukan dari Presiden Joko Widodo.

"Gubernur meminta kepada Presiden bisa enggak ini demi percepatan pembangunan, kemacetan lalu lintas, kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, maka diberikan kewenangan kepada Gubernur menunjuk BUMD yang kompeten. Itu aja keputusan presiden," jelas Heru.

Sebagai informasi, keputusan Ahok menunjuk langsung PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo dalam proyek LRT dinilai menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD DKI, Prabowo Soenirman.

Menurut Prabowo, tidak ada satu pun pasal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memperbolehkan pemerintah daerah menunjuk langsung suatu perusahaan dalam sebuah proyek yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Apalagi penunjukannya tanpa persetujuan DPRD.

Di sisi lain, Ahok mengatakan penunjukan PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya dilakukan melalui mekanisme pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP). Dan hal itu telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Megapolitan
Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Megapolitan
Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Megapolitan
Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Megapolitan
Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Megapolitan
Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Megapolitan
Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Megapolitan
PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall

PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall

Megapolitan
Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Megapolitan
Atasi Pungli di Kawasan Wisata Pasar Lama, Wali Kota Tangerang Bakal Bikin Regulasi Khusus

Atasi Pungli di Kawasan Wisata Pasar Lama, Wali Kota Tangerang Bakal Bikin Regulasi Khusus

Megapolitan
Harga Tiket Formula E Diriyah yang Akan Jadi Rujukan Jakpro Mencapai Rp 70 Juta

Harga Tiket Formula E Diriyah yang Akan Jadi Rujukan Jakpro Mencapai Rp 70 Juta

Megapolitan
Jakpro Akan Studi Banding ke Diriyah Arab Saudi untuk Tentukan Harga Tiket Formula E

Jakpro Akan Studi Banding ke Diriyah Arab Saudi untuk Tentukan Harga Tiket Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.