Ahok: Kalau soal Duit, Saya Main Keras

"Selain tidak kami kasih cash (tarik tunai), kami juga akan membatasi (penggunaan) EDC (electronic data capture) juga. Kami akan bekerjasama dengan toko buku besar yang tidak bisa 'bermain', seperti Toko Gunung Agung atau Gramedia," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8/2015) malam. 

Menurut Basuki, sistem KJP yang ada saat ini sudah berjalan baik. Sebab, ia sudah dapat menyelidiki pihak mana saja yang menyalahgunakan dana KJP tersebut.

Sistem transaksi nontunai dalam KJP ini, kata Basuki, sama halnya dengan sistem yang ia terapkan untuk pemberian honor pekerja harian lepas (PHL).

Jika PHL tidak diminta untuk membuat rekening dan kartu ATM, lanjut Basuki, mandor kerap bermain dan mengambil keuntungan Rp 500.000 dari honor PHL tersebut.

Kini PHL telah dibayar honor sebesar nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) tiap bulannya. Mereka bisa mengambil sendiri honornya di bank maupun ATM tanpa dipotong biaya apapun.

Basuki mengklaim dengan pelayanan tersebut, PHL Dinas Kebersihan DKI menjadi lebih rajin bekerja. Begitu pula dengan PHL Dinas Pertamanan serta Dinas Pekerjaan Umum DKI.

"Waktu pertama kali (pemberian honor PHL), ada mandor yang nungguin mereka buat ditarikin setoran terus dimintain lagi satu-satu. Ini tuh memang tabiat. Makanya saya bilang ke Dinas Pendidikan, kalau ada oknum guru terlibat (menyalahgunakan KJP), dia tidak berani pecat, saya yang pecat. Ini soal duit, saya main keras," kata Basuki. 

Dengan demikian, Basuki mengaku tidak takut tidak akan didukung untuk menjadi Gubernur DKI kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Jika Basuki berpikir politis, maka ia akan membebaskan dana KJP dipergunakan untuk belanja sesuka hati. Namun, Basuki mengaku memilih tidak populer dibanding membuang APBD secara sia-sia.

"Silakan orang enggak suka sama saya atau maki-maki saya, saya ini kan dipilih rakyat, saya enggak peduli. Orang enggak suka ya enggak usah dukung saya lagi, asal duit ini enggak kamu curi," ujar Basuki.