Upaya DPRD DKI agar Polemik APBD 2015 Tidak Terulang

Kompas.com - 10/08/2015, 08:17 WIB
Dari kiri ke kanan: Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek, dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, saat berlangsungnya rapat klarifikasi pengesahan RAPBD 2015, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015) Alsadad RudiDari kiri ke kanan: Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek, dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, saat berlangsungnya rapat klarifikasi pengesahan RAPBD 2015, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015)
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI mengundang Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada DPRD dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Basuki juga diundang dalam acara itu.

"Banggar mengundang Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri untuk menjelaskan dan mengarahkan Gubernur dan DPRD tentang format dan mekanisme pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2016," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Triwisaksana ketika dihubungi, Senin (10/8/2015).

Sani mengatakan, mengundang Kemendagri untuk menjelaskan hal ini bukanlah agenda rutin tahunan. Agenda ini sengaja dilakukan tahun ini untuk menghindari polemik APBD seperti tahun lalu.

Dalam rapat nanti, pihak Kemendagri akan menjelaskan bagaimana tahapan penyusunan KUA-PPAS yang seharusnya. Sani berharap Kemendagri juga bisa menjelaskan kapan input e-budgeting dilakukan dalam proses penyusunan APBD.

"Sengaja untuk anggaran 2016 agar clear dan tidak menggunakan persepsi masing-masing dalam membahas anggaran," ujar Sani.

Selain itu, kata Sani, Kemendagri juga akan menjelaskan mengenai format penyusunan KUA-PPAS 2016 nanti. Sebab, format untuk KUA-PPAS 2016 merupakan format baru yang akan jauh lebih rinci dibandingkan format sebelumnya.

Basuki juga rencananya akan menghadiri acara itu. Dalam jadwal Gubernur hari ini, tertera dia akan menghadiri acara itu pada pukul 14.00 WIB.

Dalam jadwal tertulis, 'Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan agenda Mendengarkan Penjelasan Dari Dirjen BAKD Kementerian Dalam Negeri RI mengenai mekanisme/tahapan pembahasan KUA dan PPAS APBD dan Raperda APBD'.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Megapolitan
Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X