Ahok Berdebat soal LRT Saat Rapat di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait proyek pembangunan light rail transit (LRT) diwarnai perdebatan sengit. Perdebatan terjadi karena belum adanya kesepakatan mengenai pihak yang akan melaksanakan pembangunan dan mengenai penyertaan modal pemerintah pusat.

Basuki menuturkan, dia masih belum memahami rencana pemerintah pusat yang hanya akan memberikan Rp 1,5 triliun pada salah satu pihak pelaksana pembangunan. Padahal, menurut Basuki, proyek LRT ini menelan biaya sekitar Rp 7 triliun.

"Sisanya bagaimana? Dia bilang (pemerintah pusat) mau utang bank. Pertanyaan saya, bank mau kasih utang enggak kalau tanahnya DKI enggak kasih?" ungkap Basuki seusai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Rapat tersebut semula dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi meninggalkan ruang rapat karena harus menerima tamu kenegaraan. Rapat kemudian dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Hadir juga dalam rapat tersebut Seskab Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menkeu Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta tidak ingin gegabah memberikan lahan untuk pembangunan LRT karena khawatir akan mangkrak seperti proyek monorel. Saat proyeknya mangkrak, pihak bank akan menyita lahan sebagai jaminan.

"Jadi disandera, enggak mau saya kalau begitu," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku menikmati proses perdebatan dalam rapat tersebut. Menurut Rizal, proyek pembangunan LRT sangat baik, tetapi harus dilakukan secara hati-hati dengan kajian komprehensif.

"Saya menikmati debat yang asyik, menarik ini," ucap Rizal.

Pernyataan berbeda justru dilontarkan oleh Seskab Pramono Anung. Menurut Pramono, perdebatan mengenai LRT tidak memengaruhi kesepakatan yang telah diambil antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

"Sebenarnya secara substansi sudah ada titik temu. Tapi, kan alangkah lebih baik ada kehati-hatian dalam memutuskan," ujar Pramono.