DKI Bantah Pembelian Lahan RS Sumber Waras Dilakukan dengan Tergesa-gesa

Kompas.com - 21/08/2015, 21:26 WIB
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, seusai mengikuti rapat monorel, di Balai Kota, Kamis (9/7/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, seusai mengikuti rapat monorel, di Balai Kota, Kamis (9/7/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah tudingan yang menyebut pembelian lahan RS Sumber Waras dilakukan secara tergesa-gesa. Heru menyebut pembelian lahan tersebut sudah direncanakan sejak Mei 2015 dan dibahas dengan DPRD DKI.

"Pembeliannya tidak tergesa-gesa karena memang kita sudah usulkan untuk pembelian sejak Mei. Dan itu masuk dalam APBD Perubahan 2014," kata Heru, saat dihubungi, Kamis (20/8/2015).

Menurut Heru, tujuan awal pembelian lahan berawal saat adanya pengajuan perubahan peruntukan lahan RS Sumber Waras oleh PT Ciputra Karya Utama. Sehingga diputuskan Pemprov DKI yang akan membeli agar peruntukannya tetap sebagai rumah sakit.

Heru menyebut pembahasan mengenai pembelian lahan dilakukan pada Juni 2014. Adapun pembayarannya dilakukan pada Desember di tahun yang sama.

"NJOP-nya tetap sama dari Mei hingga Desember 2014. Tetapi kalau dibeli tahun ini pasti sudah berbeda NJOP-nya. Dulu kan Rp 20 juta, mungkin sekarang bisa Rp 21-22 juta," ujar Heru.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi meyakini pembelian lahan milik RS Sumber Waras bukan atas usulan Dinas Kesehatan.

Melainkan, inisiatif yang diambil sendiri oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sanusi mengatakan berdasarkan proses yang selalu berjalan setiap tahunnya, suatu dinas tidak akan mengusulkan program pengadaan pembelian lahan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan.

Ia melontarkan hal tersebut mengacu pada usulan pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan di APBD Perubahan 2014.

Menurut Sanusi, tidak mungkinnya suatu dinas mengusulkan pembelian lahan pada APBD Perubahan disebabkan proses pembelian lahan membutuhkan adanya pengurusan izin prinsip yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Ia mengatakan pengurusan izin prinsip biasanya membutuhkan waktu 3-4 bulan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Minta Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok Ditangani Serius

Ketua DPRD Minta Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok Ditangani Serius

Megapolitan
Rekonstruksi Penyiraman Air Keras di Jakbar Jadi Tontonan Warga

Rekonstruksi Penyiraman Air Keras di Jakbar Jadi Tontonan Warga

Megapolitan
Sering Diberitakan karena Gugatan Orangtua Murid, SMA Kolese Gonzaga: Itu Iklan Gratis

Sering Diberitakan karena Gugatan Orangtua Murid, SMA Kolese Gonzaga: Itu Iklan Gratis

Megapolitan
Malam Tahun Baru, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 02.00 WIB

Malam Tahun Baru, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 02.00 WIB

Megapolitan
Kusni Kasdut Penjahat yang Fenomenal: Tobat Setelah Empat Vonis Hakim (4)

Kusni Kasdut Penjahat yang Fenomenal: Tobat Setelah Empat Vonis Hakim (4)

Megapolitan
Kapasitas Jakarta International Stadium 82.000 Penonton

Kapasitas Jakarta International Stadium 82.000 Penonton

Megapolitan
PT KAI Beri Kompensasi atas Keterlambatan Kereta Api Antarkota

PT KAI Beri Kompensasi atas Keterlambatan Kereta Api Antarkota

Megapolitan
Jalani Adegan Rekonstruksi, Begini Cara Tersangka Siram Korban dengan Air Keras

Jalani Adegan Rekonstruksi, Begini Cara Tersangka Siram Korban dengan Air Keras

Megapolitan
Mengenal Dua Jenis Marka di Jalur Sepeda

Mengenal Dua Jenis Marka di Jalur Sepeda

Megapolitan
Sejumlah Rumah di Tangsel Retak, Warga Diminta Mengungsi

Sejumlah Rumah di Tangsel Retak, Warga Diminta Mengungsi

Megapolitan
BPBD Tangsel Buat Serapan Air untuk Cegah Longsor karena Pergeseran Tanah

BPBD Tangsel Buat Serapan Air untuk Cegah Longsor karena Pergeseran Tanah

Megapolitan
Ditegur karena Tak Sopan, Anggota Ormas Pukuli Kuli Bangunan di Pondok Aren

Ditegur karena Tak Sopan, Anggota Ormas Pukuli Kuli Bangunan di Pondok Aren

Megapolitan
Orangtua Ungkap Alasan Mau Berdamai dengan SMA Gonzaga Terkait Murid Tinggal Kelas

Orangtua Ungkap Alasan Mau Berdamai dengan SMA Gonzaga Terkait Murid Tinggal Kelas

Megapolitan
Ini Tiga Poin Kesepakatan Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid

Ini Tiga Poin Kesepakatan Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid

Megapolitan
Diduga Bobol ATM, 10 Oknum Satpol PP Resmi Dipecat

Diduga Bobol ATM, 10 Oknum Satpol PP Resmi Dipecat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X