Padahal sebelumnya Basuki merasa kesal karena LKPJ APBD 2014 tidak diterima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. LKPJ tersebut belum ditandatangani Prasetio dan menjadi persyaratan pengesahan Rancangan APBD Perubahan 2015.
"(LKPJ APBD 2014) sudah (ditandatangan Ketua DPRD) dong, kan kita teman. Sekarang dia lagi di Surabaya," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (12/10/2015).
Selanjutnya, Basuki menargetkan RAPBD Perubahan 2015 bisa disahkan dua hingga tiga hari mendatang. Sehingga, anggaran lebih cepat terserap dan tidak ada keterlambatan pembelian barang dan jasa.
Pada kesempatan berbeda, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi membantah penundaannya menandatangani LKPJ APBD 2014 untuk menghambat kinerja Pemprov DKI.
"Orang sudah saya tanda tangan (LKPJ), dianya saja yang enggak tahu. Harusnya hari Jumat yah. Tapi dianya malah... Ah sudahlah. Enggak mungkinlah saya mau menghambat," ujar pria yang akrab disapa Pras itu.
Adapun alasannya menunda penandatanganan LKPJ APBD 2014 agar Basuki menyadari dibutuhkannya kerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk membangun Jakarta. Di sisi lain, Prasetio ingin membantu mengawasi anak buah Basuki yang melakukan tindak korupsi. Namun hal itu bisa dilakukan bila ada kerjasama yang baik diantara keduanya.
"Ahok (sapaan Basuki) kan juga engga tahu anak buahnya yang bener yang mana. Di era saya ini, saya ingin bareng-bareng berantas korupsi. Pokoknya ayo kita memberantas korupsi, baik yang ada di DPRD dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Apalagi sekarang banyak anak buah dia yang ketangkap," kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.