Menelisik Peran Ahok dalam Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Pembelian lahan itu kemudian berbuntut panjang, bahkan terindikasi kerugian daerah hingga Rp 191 miliar.

Bagaimana kronologi dan peran Basuki dalam pembelian lahan RS Sumber Waras? 

- Pada 12 Mei 2014, Basuki yang masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur itu pertama kali menyampaikan niatnya membangun RS khusus kanker dan jantung kepada media.

Saat itu, Basuki ingin membangun rumah sakit untuk membantu RS Kanker Dharmais dan Harapan Kita yang pasiennya membeludak.

Bahkan, saat itu, Pemerintah Provinsi DKI mengaku telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk pembelian lahan RS Sumber Waras.

Rencananya, lahan RS Sumber Waras akan dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014.

Pembangunan RS itu juga dilakukan untuk mengubah rencana komersialisasi lahan yang dilakukan oleh PT Ciputra Karya Utama.

Perusahaan itu ingin mengubah peruntukan lahan RS Sumber Waras menjadi mal. 

- Pada 16 Juni 2014, pihak RS Sumber Waras menyatakan lahan tersebut tidak dijual karena sudah terikat kerja sama dengan PT Ciputra Karya Utama. 

- Juni 2014, Dinas Kesehatan DKI merekomendasi Basuki untuk tidak membangun RS di lahan RS Sumber Waras. 

Adapun lahan yang sebenarnya disediakan berada di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, bersebelahan dengan Kantor Dinas Kesehatan dan di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, yang kini menjadi lokasi Gedung Ambulance Gawat Darurat.

Sedianya, lahan di Jalan Kesehatan untuk RS jantung dan di Jalan Sunter Permai Raya untuk RS kanker. Surat tersebut menyebut, lahan RS Sumber Waras tidak dijual. 

- Pada 27 Juni 2014, pihak RS Sumber Waras bersurat kepada Pemprov DKI dan menyatakan bersedia menjual lahan tersebut.

Mereka pun memasang harga nilai jual obyek pajak (NJOP) sekitar Rp 20 juta untuk lahan tersebut.

NJOP tersebut sama dengan sebagian lahan milik RS Sumber Waras lainnya yang dikelola oleh Yayasan Sumber Waras yang memiliki akses ke Jalan Kyai Tapa.

Sementara itu, lahan yang ditawarkan kepada Pemprov DKI berada di bagian belakang dekat Jalan Tomang Utara, Jakarta Barat.