Menurut Daniel (24), seorang mahasiswa, setiap kota harus bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. "Setiap kota seharusnya punya tempat pengolahan sampah. Jangan ngrepotin kota lain," katanya.
Keinginan warga tampaknya diamini Pemprov DKI. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, DKI harus membangun tempat pengolahan sampah sendiri.
Selain sebagai solusi jangka panjang, pengelolaan sampah juga akan menghemat pengeluaran, salah satunya biaya transportasi (Kompas, 9/11).
Selain itu, pengelolaan sendiri bisa meminimalkan potensi kerugian yang cukup besar, seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat mengaudit pihak ketiga yang beroperasi di Bantargebang.
Realisasi pengolahan sampah di wilayah sendiri dinilai warga tak mudah. Separuh responden menilai, di samping kendala lahan, pengangkutan dan pengolahan sampah pun harus benar-benar menekan potensi bau dan pencemaran lainnya.
Birokrasi juga bisa menjadi penghambat, seperti pembangunan intermediate treatment facility (ITF) di beberapa tempat di dalam wilayah DKI yang belum juga terealisasi.
Rencana pengelolaan sampah melalui teknologi pengomposan, insinerasi, dan teknologi skala kota lainnya ini sebenarnya sudah muncul sejak 2006.
Sayangnya, pembangunan ITF terkendala, antara lain, oleh pergantian kepemimpinan, perubahan regulasi, pemilihan teknologi, dan teknis pelelangan (Kompas, 26/10). (PUTRI ARUM SARI/LITBANG KOMPAS)
-----------
Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas, edisi Rabu, 25 November 2015, dengan judul "Dukung Kelola Sampah di Wilayah Sendiri".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.