Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Tertawa Ditanya Ahok soal Harga Tanah Lahan RS Sumber Waras

Kompas.com - 01/12/2015, 14:38 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy tertawa ketika mendengar pertanyaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai harga tanah di Jakarta.

Hal itu terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang kini ditangani Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Coba tanya nih sama orang REI, di Jakarta ada enggak harga tanah di tengah kota, matang, siap bangun, dijual sesuai harga NJOP (nilai jual obyek pajak)? Ada yang mau jual enggak tuh orang REI? Pengembang?" kata Basuki.

Hal itu dikatakan Basuki seusai membuka Rakerda REI DKI Jakarta, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (1/12/2015). 

"Ha-ha-ha, enggak ada," kata Eddy menjawab pertanyaan Basuki.

Para pengembang yang tergabung dalam REI dan berdiri di sekeliling Basuki juga tertawa mendengar pertanyaan orang nomor satu di Jakarta tersebut. 

"Lu tanya saja sama mereka, REI, ada enggak orang mau jual tanah di Jakarta, siap bangun, peruntukkannya sudah cocok, dijual NJOP? Ini sudah ada pengusaha, mungkin salah satu anggota REI juga mau beli RS Sumber Waras sama saya," kata Basuki yang lagi-lagi disertai gelak tawa para pengusaha. 

Pengusaha itu, lanjut dia, dengan senang hati akan membeli lahan RS Sumber Waras yang sudah dibeli Pemprov DKI. Bahkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga NJOP Pemprov DKI, yakni Rp 20 juta.

Pengembang itu menawarkan membeli sebagian lahan RS Sumber Waras dengan NJOP Rp 24 juta per meter persegi. Dengan demikian, Pemprov DKI akan mengantongi banyak keuntungan.

"Saya bilang, enak aja kalau gue jual ke lu Rp 24 juta, gue langsung masuk penjara. Lebih baik sekarang di pengadilan, pengadilan deh. Biar seluruh rakyat bisa nonton, kalau gue sampai masuk penjara, gue dikriminalisasi," kata Basuki. 

Basuki kembali mengklaim dirinya tidak bersalah membeli sebagian lahan RS Sumber Waras. Sebab, pembelian yang dilakukan Pemprov DKI masih di bawah harga pasar saat itu. Nilai transaksi yang dibayarkan Pemprov DKI senilai Rp 755 miliar.

Harga itu sudah termasuk nilai bangunan dan seluruh biaya administrasi. Sementara sesuai hasil appraisal, nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 yaitu Rp 904 miliar. Artinya, kata Basuki, nilai pembelian Pemprov DKI Jakarta di bawah harga pasar.

"Perlu kajian enggak RS Sumber Waras? Saya belum lahir itu udah (jadi) rumah sakit, Bos. Terus yang tentuin NJOP siapa? Emang BPK yang nentuin NJOP?"

"NJOP itu yang nentuin Menteri Keuangan dan ada rumusnya. Coba tanya sama orang REI pada marah-marahin saya gara-gara NJOP-nya naik. Kecuali semua enggak naik, yang dinaikin cuma RS Sumber Waras," kata Basuki.  

Selain itu, pihak yang menetapkan RS Sumber Waras berada di Jalan Kyai Tapa bukan Jalan Tomang Utara adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jika diubah, lanjut Basuki, RS Sumber Waras bisa menggugat BPN hingga puluhan tahun.

"Jadi kalau BPK bilang itu (pembelian lahan RS Sumber Waras) merugikan negara, ketawa orang-orang REI semua. Ha-ha-ha," kata Basuki yang diikuti gelak tawa para pengusaha di sekelilingnya. 

BPK menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar dari pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut BPK, lahan yang dibeli Pemprov DKI memiliki NJOP sekitar Rp 7 juta.

Namun, kenyataannya DKI malah membayar NJOP sebesar Rp 20 juta. Hal ini dinilai BPK merupakan NJOP tanah di bagian depan, yang masih menjadi milik pihak Rumah Sakit Sumber Waras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com