Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Dilarang, Ojek Akan Hilang Sendiri jika...

Kompas.com - 18/12/2015, 16:19 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi Darmaningtyas berpendapat, pemerintah tidak perlu melarang ojek beroperasi. Sebab, kemunculan ojek merupakan akibat dari buruknya moda transportasi umum saat ini.

Dengan demikian, menurut Darmaningtyas, baik ojek pangkalan maupun yang berbasis online bisa dibiarkan saja untuk saat ini.

"Selama pemerintah belum bisa menyediakan angkutan yang aman, biarkan saja mereka ada, tetapi tidak perlu diregulasi. Kalau pemerintah sudah bisa sediakan angkutan umum yang aman dan nyaman, barulah buat regulasinya," ujar Darmaningtyas ketika dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Darmaningtyas mengatakan, saat ini seharusnya pemerintah fokus untuk menciptakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi.

Dia yakin bahwa jika transportasi umum sudah baik, ojek akan kurang diminati dengan sendirinya. Tanpa ada pelarangan, ojek diperkirakan akan hilang.

"Karena nantinya naik ojek dinilai lebih mahal dibanding angkutan umum lain. Kalau ke Bogor naik kereta hanya Rp 5.000, naik ojek bisa puluhan ribu. Kalau transportasi umumnya sudah baik, pasti masyarakat meninggalkan ojek," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan larangan ojek berbasis aplikasi untuk beroperasi.

Netizen bereaksi dan mengkritik keputusan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ini. Namun, hari ini Kemenhub membantah mengeluarkan surat larangan.

Surat yang mereka keluarkan hanya imbauan dan pengingat bahwa sepeda motor bukan termasuk kendaraan umum dalam undang-undang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com