Kompas.com - 29/12/2015, 17:38 WIB
Tampak PC/POS yang merupakan perangkat keras dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta untuk para Wajib Pajak (WP) melaporkan pajak mereka secara online sehingga data bisa langsung masuk database Dinas Pelayanan Pajak. Foto diambil pada Selasa (29/12/2015). 








Andri Donnal PuteraTampak PC/POS yang merupakan perangkat keras dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta untuk para Wajib Pajak (WP) melaporkan pajak mereka secara online sehingga data bisa langsung masuk database Dinas Pelayanan Pajak. Foto diambil pada Selasa (29/12/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai tahun 2016, semua wajib pajak restoran di DKI Jakarta diharuskan memakai alat pencatat transaksi online POS (Point of Sale) dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

POS dipinjamkan dari Dinas Pelayanan Pajak tanpa dipungut biaya sama sekali, dengan catatan perangkat tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya, yaitu mencatat transaksi.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo menjelaskan cara mengoperasikan POS.

Perangkat POS akan terkoneksi dengan mesin kasir, sehingga setiap kali transaksi, data akan langsung tercatat di perangkat POS dan dikirim ke server atau database Dinas Pelayanan Pajak.

"Ini sistemnya kayak android. Wajib pajak restoran bisa input menunya, kasih harganya berapa, nanti tinggal touch screen pas ada yang pesan. Menunya bisa diubah juga sama administratornya, tapi tetap semuanya kena hitungan pajak 10 persen. Mirip-mirip sama EDC (Electronic Data Capture)," kata Agus kepada pewarta, Selasa (29/12/2015).

Perangkat POS terhubung dengan kabel listrik sebagai sumber tenaga. Jika sewaktu-waktu tidak ada listrik, POS masih bisa aktif karena ada baterai di dalamnya. Semua yang terjadi terhadap POS akan diketahui oleh pihak Dinas Pelayanan Pajak, termasuk jika ada kabel yang copot atau bagian lain dari perangkat yang diutak-atik.

"Ada laporannya ke server. Nanti petugas kami bisa langsung kontak wajib pajaknya, kami punya kontak tiap wajib pajak. Dari sana pengawasan kami lakukan," tutur Agus.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setiap kali menyelesaikan transaksi, misalnya, ada konsumen membeli nasi goreng dan teh manis hangat, keterangan makanan dan harganya juga akan dicetak oleh POS dan diberikan kepada konsumen.

Dari bukti cetakan yang dikeluarkan POS, konsumen bisa mengeceknya langsung ke Dinas Pelayanan Pajak, apakah pajak yang dikenakan kepadanya benar disetor ke Dinas Pelayanan Pajak atau tidak.

Bagi para wajib pajak restoran sendiri, dapat membayar pajaknya setiap bulannya dengan menyetor ke 12 bank yang bekerja sama dengan Dinas Pelayanan Pajak melalui ATM, m-banking, atau melalui teller.

Dinas Pelayanan Pajak menargetkan 5.555 wajib pajak restoran di Jakarta sudah menerima perangkat POS maksimal bulan Februari 2016 mendatang. Selain restoran, POS juga akan dipasang di hotel-hotel non bintang atau hotel melati.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Megapolitan
Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Megapolitan
8.000 Orang Bakal Ikut Vaksinasi Massal di Stadion Patriot, Wali Kota Bekasi Targetkan Selesai 3 Jam

8.000 Orang Bakal Ikut Vaksinasi Massal di Stadion Patriot, Wali Kota Bekasi Targetkan Selesai 3 Jam

Megapolitan
Ketua Komisi A Sebut Pemprov DKI Ogah Perketat PSBB karena Pendapatan Rendah

Ketua Komisi A Sebut Pemprov DKI Ogah Perketat PSBB karena Pendapatan Rendah

Megapolitan
Balita yang Ditemukan Tewas di Kanal Banjir Barat Terseret Arus Selokan di Tanjung Barat

Balita yang Ditemukan Tewas di Kanal Banjir Barat Terseret Arus Selokan di Tanjung Barat

Megapolitan
Tabrak Truk di Tol JORR Jatiwarna, Sopir Mobil Tewas

Tabrak Truk di Tol JORR Jatiwarna, Sopir Mobil Tewas

Megapolitan
Vaksin Covid-19 di Terminal Poris Plawad, Targetnya Sopir Bus hingga Pedagang

Vaksin Covid-19 di Terminal Poris Plawad, Targetnya Sopir Bus hingga Pedagang

Megapolitan
Kasus Pemuda Ditembak di Taman Sari, Pelaku Marah karena Ditegur Saat Minum Miras

Kasus Pemuda Ditembak di Taman Sari, Pelaku Marah karena Ditegur Saat Minum Miras

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Batal Digelar jika 5 Juli Kasus Covid-19 Tetap Melonjak

Sekolah Tatap Muka di Depok Batal Digelar jika 5 Juli Kasus Covid-19 Tetap Melonjak

Megapolitan
Ini Syarat yang Harus Disiapkan Pasien Covid-19 untuk Isolasi di Rusun Nagrak

Ini Syarat yang Harus Disiapkan Pasien Covid-19 untuk Isolasi di Rusun Nagrak

Megapolitan
Didesak Perketat PSBB, Pemprov DKI Jakarta Terkendala Urusan Duit

Didesak Perketat PSBB, Pemprov DKI Jakarta Terkendala Urusan Duit

Megapolitan
Rayakan HUT ke-494 Jakarta, Shopee dan Pemprov DKI Jakarta Selenggarakan Pasar Jakpreneur

Rayakan HUT ke-494 Jakarta, Shopee dan Pemprov DKI Jakarta Selenggarakan Pasar Jakpreneur

Megapolitan
Ruang ICU Khusus Pasien Covid-19 di Depok Penuh

Ruang ICU Khusus Pasien Covid-19 di Depok Penuh

Megapolitan
Daftar Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 di Jabodetabek

Daftar Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Taman Margasatwa Ragunan Tutup Sementara

Kasus Covid-19 Melonjak, Taman Margasatwa Ragunan Tutup Sementara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X