Laju Penurunan Muka Tanah di Jakarta Jadi 10-11 cm per Tahun

Pakar hidrologi Universitas Indonesia, Firdaus Ali, Kamis (17/3/2016), mengatakan, penurunan muka tanah di Jakarta setidaknya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, laju urbanisasi di Jakarta tinggi sehingga warga membutuhkan ruang-ruang tempat tinggal baru. Pemanfaatan ruang wilayah pun terus meningkat dan tanpa kendali.

Akibatnya, beban daratan Jakarta kian berat dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan timbulnya bencana. Selain itu, pengambilan air tanah yang besar turut berpengaruh terhadap peningkatan laju penurunan tanah.

Di sejumlah titik di Jakarta Utara, penurunan muka tanah bahkan mencapai 26-32 cm per tahun.

”Kini ada sekitar 12 juta penduduk DKI Jakarta. Mereka mengambil air tanah sekitar 210 juta meter kubik per tahun,” ujar Firdaus Ali dalam diskusi bertema ”Penurunan Tanah dan Kenaikan Air Laut, Ancaman terhadap Jakarta” di Gedung OLVEH, Kota Tua, Jakarta Barat, kemarin.

Selain Firdaus, narasumber lain dalam diskusi itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bastary Pandji Indra; pendiri Utarakan Jakarta, Cynthia Boll; dan perwakilan Bappeda DKI Jakarta, Deftrianov.

Selain mendiskusikan isu lingkungan, PT Jakarta Old Town Revitalization Corporation (JOTRC) juga meresmikan gedung OLVEH (Onderlinge Levensverzekering Van Eigen Hulp) yang sudah rampung direvitalisasi. Gedung eks kantor asuransi zaman Belanda itu berada di Jalan Jembatan Batu Nomor 50, Pinangsia, dan menjadi salah satu bangunan yang direnovasi dalam proyek revitalisasi Kota Tua.

Ditinggikan berkali-kali

Direktur Utama JOTRC Lin Che Wei mengatakan, saat gedung dibongkar, pekerja bangunan menemukan fakta bahwa gedung berusia 94 tahun itu ditinggikan berkali-kali. Setelah digali, baru diketahui lapisan lantai asli gedung itu berada 95 cm di bawah permukaan jalan saat ini.

Sebagai penanda, PT JOTRC memasang meteran di depan pintu masuk sebagai penunjuk penurunan muka tanah. Rumah-rumah di belakang kantor itu pun rata-rata meninggikan lantai.

Firdaus, yang juga adalah Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, temuan itu menunjukkan betapa pesatnya laju penurunan muka tanah di DKI Jakarta, khususnya di kawasan pesisir utara. Ia berpendapat, penurunan muka tanah itu belum tentu terjadi sepanjang 95 tahun keberadaan gedung tersebut. Bisa jadi, penurunan muka tanah baru terjadi secara pesat dalam 40 tahun terakhir. Untuk mengetahui hal itu, diperlukan kajian lebih mendalam.

”Salah satu alasan Jakarta harus membangun tanggul laut raksasa atau proyek Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development) adalah untuk melindungi Kota Tua supaya tidak tenggelam. Tak ada pilihan lain, kecuali ada ide yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Firdaus.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Haryadi Permana mengatakan, subsidensi Jakarta disebabkan faktor alam dan kerusakan lingkungan. Disebutkan, material penyusun cekungan Jakarta berupa tanah lembek seperti lumpur-lumpur endapan laut dan endapan delta.

”Penyedotan air tanah membuat pori-pori tanah mengecil,” katanya. Selain itu, intrusi air laut pun menambah permasalahan lingkungan.

Penyebab lain, menurut Haryadi, pembangunan gedung-gedung menara dan pencakar langit yang berbeban berat membuat tanah turun. ”Tanpa memperhatikan lingkungan, di Pluit dibangun gedung-gedung besar. Gampangannya, lihat saja sekarang ada genangan-genangan yang mengindikasikan tanah ambles,” katanya.

Faktor ekologi

Susi Pudjiastuti berpendapat, Jakarta saat ini sangat mengandalkan sistem manajemen hidrolik yang tak memperhatikan faktor ekologi. Tak ada upaya penyelesaian masalah penurunan muka tanah yang menyeluruh dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir.

 Yang terjadi justru daerah tangkapan air menjadi bangunan sehingga air kehilangan tempat parkir. Sungai-sungai pun diluruskan sehingga air dari hulu makin cepat sampai ke hilir.

Akibatnya, sungai tak lagi menampung air meski curah hujan stabil. ”Jakarta itu dulu desainnya memang untuk dibanjiri (daerah tangkapan air), tetapi dalam perkembangannya kanal dan reservoir banyak ditutup dan sungai diluruskan. Tidak ada jalan lain, hulu dan hilir harus membuat sesuatu yang berkelanjutan karena kita tidak bisa melawan kehendak alam,” ujar Susi.

Susi juga mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan kawasan Kota Tua. Menurut dia, Kota Tua adalah warisan cagar budaya yang sangat indah di Ibu Kota Negara. Indonesia harus berhasil mempertahankan kawasan itu sebagai kekayaan sejarah bangsa.

Ia juga berpendapat, proyek reklamasi pulau di utara Jakarta justru berpotensi membuat Jakarta tenggelam lebih cepat. Ia berharap pihak-pihak terkait bisa menawarkan solusi lain terkait kekurangan lahan di DKI. Ia juga meminta kajian proyek reklamasi bisa dilakukan matang dan rinci.

Terkait rencana pembangunan tanggul raksasa Jakarta sebagai solusi mengatasi subsidensi, Haryadi mengatakan, hal itu masih kontroversi. ”Misal kita tidak setuju, tanggul laut juga akan jalan terus. Ini soal pilihan teknologi,” katanya.

Dia berharap pemerintah konsisten menjalankan perencanaan awal. Ia pernah mendengar paparan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta terkait tanggul. Hal-hal yang disampaikan, menurut dia, sangat ideal apabila benar-benar dilakukan.

Pembenahan menyeluruh

Kepala Subbidang Pengembangan Usaha, Ketenagakerjaan, Pariwisata, dan Kebudayaan Bappeda DKI Deftrianov menuturkan, Pemprov DKI sudah memiliki serangkaian rencana untuk mengatasi tingginya laju penurunan muka tanah. Salah satunya adalah dengan menyetop pengambilan air tanah dan menyediakan air perpipaan kepada warga DKI.

Selain dari Waduk Jatihulur, Pemprov juga berencana mengambil air baku air perpipaan dari beberapa waduk, seperti Waduk Ciawi yang sedang dibangun. Air limbah pabrik dan rumah tangga pun akan didaur ulang oleh PD PAL Jaya supaya kualitas air sungai meningkat. Saat kualitas air meningkat, pemerintah memiliki sumber air cadangan dari kali.

(Harian KOMPAS/DEA/ICH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Maret 2016, di halaman 1 dengan judul "Tanah Turun Ancaman Serius".