Kompas.com - 02/04/2016, 07:38 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (31/3/2016) malam lalu. Penangkapan dilakukan setelah ia menerima uang tunai sebanyak Rp 1,14 miliar dari salah seorang karyawan PT Agung Podomoro Land (APL), sebuah perusahaan pengembang properti. (Baca: Sanusi Terima Rp 1,14 Miliar dalam Dua Tahap)

Saat konferensi pers pada Jumat sore kemarin, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, uang yang diberikan kepada Sanusi merupakan suap dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta.

Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi untuk membuat 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta.  APL terlibat dalam proyek besar itu.

KPK sudah menetapkan Dirut APL Ariesman Widjaja dan Sanusi sebagai tersangka dalam kasus itu.

Beberapa jam setelah konferensi pers yang dilakukan Agus, penyidik KPK yang dipimpin Novel Baswedan menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD. Tak hanya ruangan Sanusi, penyidik KPK juga menggeledah ruangan sejumlah petinggi lembaga wakil rakyat itu, termasuk ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang juga kakak Sanusi, dan ruangan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Dalam penggeledahan yang berlangsung hingga Sabtu dini hari itu, penyidik KPK membawa keluar sejumlah bundelan draf raperda.

Rapat paripurna pengesahan Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta di DPRD DKI telah beberapa kali tidak terlaksana karena peserta rapat tidak kuorum. Ada perubahan yang aneh pada sebuah Pasal Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta yang membuat pengesahan dua raperda yang berkaitan itu terkesan alot. (Baca: 56 Anggota DPRD DKI Absen, Paripurna Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Ditunda)

Pembatalan paling akhir rapat paripurna untuk mengesahkan Raperda ZWP3K terjadi pada 17 Maret lalu. Penyebabnya, jumlah anggota DPRD yang hadir tidak kuorum. Saat itu, jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat hanya 50 orang. Padahal, jumlah keseluruhan anggota DPRD (termasuk para pimpinan) 106 orang.

Fraksi Golkar menjadi salah satu fraksi yang anggotanya tak ada satu pun yang hadir. Salah seorang anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI dari Fraksi Golkar, Ramli, mengatakan, batalnya pengesahan Raperda ZWP3K karena adanya perubahan pada salah satu pasal pada draf Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta.

Perubahan terjadi pada pasal yang mengatur mengenai kewajiban pengembang di lahan pulau reklamasi. Jika pada draf sebelumnya dinyatakan bahwa pengembang wajib menyerahkan minimal 15 persen lahan pulau buatannya untuk fasos fasum, pada draf terbaru, kewajiban pengembang hanya 5 persen. (Baca: Alasan DPRD DKI Tak Mau Sahkan Raperda Zonasi.)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Megapolitan
'Branding' Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

"Branding" Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

Megapolitan
Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Megapolitan
Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Megapolitan
Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Megapolitan
Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Megapolitan
Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Megapolitan
Polisi Sita 6 Barang dari Rumah Mertua Irjen Ferdy Sambo di Jalan Bangka

Polisi Sita 6 Barang dari Rumah Mertua Irjen Ferdy Sambo di Jalan Bangka

Megapolitan
Truk Sampah Pemkot Bekasi Tabrakan dengan Pengendara Motor, Satu Orang Meninggal

Truk Sampah Pemkot Bekasi Tabrakan dengan Pengendara Motor, Satu Orang Meninggal

Megapolitan
Penganiaya Santri hingga Tewas di Pondok Pesantren Tangerang Ditahan di Sel Anak

Penganiaya Santri hingga Tewas di Pondok Pesantren Tangerang Ditahan di Sel Anak

Megapolitan
4 Jam Berlalu, Personel Brimob Masih Berada di Rumah Irjen Ferdy Sambo

4 Jam Berlalu, Personel Brimob Masih Berada di Rumah Irjen Ferdy Sambo

Megapolitan
Viral Video Penumpang LRT Dikejar Zombie seperti Adegan 'Train to Busan', Ini Penjelasannya

Viral Video Penumpang LRT Dikejar Zombie seperti Adegan "Train to Busan", Ini Penjelasannya

Megapolitan
Polisi Datangi Kebun Raya Bogor, Selidiki Tanaman Bahan Pembuat Kokain yang Dikirim ke Luar Negeri

Polisi Datangi Kebun Raya Bogor, Selidiki Tanaman Bahan Pembuat Kokain yang Dikirim ke Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.