Kompas.com - 04/04/2016, 10:05 WIB
Pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015). TOTOK WIJAYANTOPengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
EditorHeru Margianto

KOMPAS.com - Selama satu dasawarsa terakhir, wacana reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang. Berbagai kebijakan pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan reklamasi.

Belakangan, wacana tersebut menguat, dihadirkan dengan mengusung tujuan mulia menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi perkembangan ibu kota negara.

Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an.

PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara.

Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981.

Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda.

Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu sistem PLTU Muara Karang. Diduga, ini terjadi akibat adanya perubahan pola arus laut di areal reklamasi Pantai Mutiara yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU.

Tak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak diindahkan. Upaya reklamasi dipilih untuk menambah luas daratan ibu kota negara.

Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi.

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Namun, munculnya dua kebijakan ini "menabrak" Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Di dalam dokumen RUTR tersebut tidak disebutkan mengenai rencana reklamasi.

Litbang Kompas -
Litbang Kompas -
Tarik ulur kebijakan

Sejak 1995 tersebut terjadi "perang" aturan antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dalam berbagai kebijakannya menyebutkan bahwa reklamasi tidak layak dilakukan karena akan merusak lingkungan. Sementara Pemprov DKI Jakarta bersikeras agar reklamasi tetap dilakukan.

Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, proyek reklamasi tidak bisa dilakukan karena Pemprov DKI tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan.

Ketidaklayakan tersebut disampaikan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.

Surat keputusan tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI. Tahun 2007, enam pengembang yang mendapat hak reklamasi menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Mereka beralasan sudah melengkapi semua persyaratan untuk reklamasi, termasuk izin amdal regional dan berbagai izin lain. PTUN memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi PTUN tetap memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Megapolitan
Pesan Ratu Tisha di Hari Kartini: Perempuan Harus Punya Kemauan Kuat demi Bersaing di Sektor Apapun

Pesan Ratu Tisha di Hari Kartini: Perempuan Harus Punya Kemauan Kuat demi Bersaing di Sektor Apapun

Megapolitan
Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Megapolitan
Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Megapolitan
Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Megapolitan
Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Megapolitan
Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X