Ambisi Lulung Jadi Gubernur Terhalang Keputusan Partai

Untuk menggerakkan mesin relawan, Giswar mengatakan bahwa dia membawahi koordinator yang berada di 6 kecamatan di Jakarta Utara. Bersama-sama, mereka akan melakukan sosialisasi program Lulung kepada warga sekitar. Mereka juga yang akan mengatur jadwal pertemuan Lulung dengan tokoh masyarakat setempat.

"Jadi tugas korwil nanti itu yang atur kapan Lulung kunjungan di tiap wilayah," ujar dia.

Giswar pun berharap Lulung bisa menjadi calon gubernur DKI. Sebagai relawan, dia akan berupaya maksimal agar Lulung bisa lebih dikenal masyarakat. Namun, ia juga mengaku akan legowo jika akhirnya Lulung tidak bisa maju menjadi cagub.

"Kalau untuk itu Haji Lulung juga siap kalah dan siap menang kan. Biarlah kami para relawan yang punya strategi masing masing buat bujuk masyarakatnya," ujar Giswar.

Tersandung partai

Semangat menggebu Lulung bertolak belakang dengan kondisi partainya. Masalah pertama, Lulung harus menerima kenyataan bahwa partainya tengah berkonflik terkait dua kepengurusan berbeda.

Akhir pekan lalu, PPP sudah melakukan islah dan menjadikan Romahurmuziy sebagai ketua umum yang baru. PPP yang dipimpin Djan Faridz, versi yang diikuti Lulung, belum memiliki wewenang kuat untuk menentukan calon gubernur.

Terkait masalah itu, Lulung pernah mengatakan partainya didzalimi.

Masalah dualisme kepengurusan belum tuntas, masalah lain muncul dari partainya. Semua berawal ketika Yusril Ihza Mahendra mendatangi rumah Djan Faridz untuk meminta dukungan pada Pilkada DKI 2017.

Djan Faridz, mengungkapkan, partainya akan mendukung Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kita akhirnya satu bahasa, bahwa Jakarta ini harus dipimpin orang yang mampu dan mengerti hukum tata negara dan mengenai anggaran," kata Djan.

Mengenai hal itu, Lulung mengatakan dukungan tersebut belum tetap. "Ini kan baru dukungan karena dia (Yusril) datang. Ya udah pokoknya kita siap dukung saja kalau dia memenuhi syarat, kan gitu," ujar Lulung ketika dihubungi, Minggu.

Lulung mengatakan dukungan resmi terhadap salah satu calon gubernur tidak diputuskan dengan cara seperti itu. Dukungan baru bisa diberikan setelah melalui mekanisme partai. Dalam PPP sendiri, harus ada keputusan dalam rapat pimpinan dan musyawarah dengan pengurus di berbagai tingkat terlebih dahulu.

"Kan harus ada mekanisme. Dukungan kemarin itu kan belum serta-merta. Kalau dukungan resmi itu harus sudah dari keputusan rapim, sudah keputusan musyawarah tiga wilayah. Itu baru dukungan," ujar Lulung.

Namun, terlepas dari semua konflik yang ada, Lulung mengatakan dia legowo dengan apapun yang akan terjadi nanti. Jika partai memutuskan untuk tidak mengusung dia, Lulung mengaku ikhlas. Lulung mengatakan, dia tetap bisa memantau jalannya pemerintahan jika tidak menjadi gubernur.

"Saya siap dicalonkan jadi gubernur, jadi wakil gubernur, dan saya siap juga kalau tidak dicalonkan," kata Lulung.