Kompas.com - 11/04/2016, 14:47 WIB
Rekan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja saat diwawancara wartawan, di Balai Kota, Senin (11/4/2016). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengajukan permohonan pencegahan Sunny ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini terkait dengan penyidikan KPK mengenai kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan revisi peraturan daerah (Perda) tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaRekan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja saat diwawancara wartawan, di Balai Kota, Senin (11/4/2016). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengajukan permohonan pencegahan Sunny ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini terkait dengan penyidikan KPK mengenai kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan revisi peraturan daerah (Perda) tentang reklamasi pantai utara Jakarta.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rekan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, membantah dia yang menjadi perantara pertemuan antara Mohamad Sanusi, yang saat itu menjadi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (Persero) Ariesman Widjaja.

"Sebenarnya kalau antara pengusaha dengan DPRD ya mereka sudah saling kenal kok. Sebelum saya kenal pengusahanya, sebelum kenal dengan DPRD-nya, mereka sudah saling kenal," kata Sunny di Balai Kota, Senin (11/4/2016).

Bahkan, lanjut dia, Sanusi dan Ariesman sudah saling mengenal sejak lama. Sepengetahuan Sunny, Sanusi dan Ariesman sudah mengenal sejak tahun 2004.

"Mereka saling mengenal dalam proyek pembangunan Thamrin City," kata Sunny.

Sebelum menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, kata Sunny, Sanusi juga menjadi pengusaha. Dalam proyek pembangunan Thamrin City, Sanusi sebagai pemilik PT Bumi Raya Property Tbk bekerja sama dengan PT Agung Podomoro Land Tbk.

"Jadi, memang hubungan mereka sudah lama dan sebenarnya saya enggak perlu untuk kenal atau untuk bicara. Kalau misalkan mereka mau ketemu, mau ngobrol, mau apa, ngapain lewat saya? Orang bisa ketemu langsung kok," kata Sunny.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengajukan permohonan pencegahan Sunny ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini terkait dengan penyidikan KPK mengenai kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan revisi peraturan daerah (perda) tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kompas TV Ahok "Blak-blakan" soal Sunny Tanuwidjaja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Megapolitan
Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Megapolitan
Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Megapolitan
Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Megapolitan
Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
Tawuran di Mangga Besar Disiarkan Live di Instagram demi Raup Untung

Tawuran di Mangga Besar Disiarkan Live di Instagram demi Raup Untung

Megapolitan
Kecelakaan Maut di MT Haryono, PT Transjakarta Minta Maaf dan Belasungkawa

Kecelakaan Maut di MT Haryono, PT Transjakarta Minta Maaf dan Belasungkawa

Megapolitan
Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Megapolitan
DKI Jakarta Akan Terapkan Tilang untuk Kendaraan yang Tak Lakukan Uji Emisi

DKI Jakarta Akan Terapkan Tilang untuk Kendaraan yang Tak Lakukan Uji Emisi

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Nasi Kotak dari Parpol, Ketua RW Sebut Tak Ada Koordinasi

23 Warga Koja Keracunan Nasi Kotak dari Parpol, Ketua RW Sebut Tak Ada Koordinasi

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas Lagi, Ini Daftar 13 Ruas Jalan yang Diberlakukan Sistem Tersebut

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas Lagi, Ini Daftar 13 Ruas Jalan yang Diberlakukan Sistem Tersebut

Megapolitan
Atap dari Baja Ringan Terhempas Angin Kencang lalu Timpa Pikap di Cipondoh

Atap dari Baja Ringan Terhempas Angin Kencang lalu Timpa Pikap di Cipondoh

Megapolitan
LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Masinis Selamat

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Masinis Selamat

Megapolitan
Baru Tahap Uji Coba, Dua Kereta LRT Jabodetabek Cawang-Cibubur Bertabrakan

Baru Tahap Uji Coba, Dua Kereta LRT Jabodetabek Cawang-Cibubur Bertabrakan

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Setelah Konsumsi Nasi Kotak Berlogo Parpol

23 Warga Koja Keracunan Setelah Konsumsi Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.