Kompas.com - 24/05/2016, 08:47 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mempermasalahkan jika DPRD DKI Jakarta memanggilnya terkait permasalahan kontribusi tambahan bagi pengembang.

Menurut Ahok, penerapan kontribusi tambahan itu akan menguntungkan Pemprov DKI Jakarta.

"Makanya panggil saja. Sekarang saya tanya, kalau kamu sudah sepakat janji dengan saya, yang keberatan DPRD atau pengusaha seharusnya?" kata Ahok di Balai Kota, Senin (23/5/2016).

"Sekarang begini ya, saya kan buat perjanjian dengan Anda, kayak tadi nih, saya buat perjanjian dengan Sinarmas soal Kalijodo, rencana harganya Rp 20 miliar. Tiba-tiba nanti (anggaran) meledak sampai Rp 30-Rp 40 miliar, yang keberatan DPRD atau pengusaha? Pengusaha dong," sambung Ahok.

(Baca juga: Menurut Ahok, Ini Beda CSR dengan Kontribusi Tambahan)

Seharusnya, lanjut dia, DPRD DKI menyetujui aturan ini. Ahok menggunakan hak diskresinya dalam memberikan izin reklamasi Teluk Jakarta kepada pengembang.

Hak diskresi tersebut berupa perjanjian kerja sama, yang menentukan kontribusi tambahan sebesar 15 persen dikali nilai jual obyek dan lahan yang dijual.

Hak diskresi itu juga yang membuat Ahok bisa memberikan izin meskipun perda tentang reklamasi dibatalkan.

"Harusnya DPRD ngomong, 'Lo (Ahok), kenapa cuma tarik (kontribusi tambahan) 15 persen? Kenapa enggak tarik 30, 40, atau 50 persen? Itu baru masuk akal. Jadi aku juga bingung kalau DPRD nanti mau manggil saya dan ngotot supaya (kontribusi tambahan) 15 persen ini enggak ada," kata Ahok.

Ia mengatakan, para pengembang menyepakati klausul kontribusi serta kontribusi tambahan ini.

Sebagai bukti, lanjut dia, tidak ada pengusaha yang menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketentuan soal kontribusi pengembang yang melakukan reklamasi di Teluk Jakarta tertuang dalam perjanjian kerja sama tahun 1997.

Saat itu, pengembang yang pertama mereklamasi pulau di Teluk Jakarta adalah PT Manggala Krida Yudha (MKY).

PT MKY membuat perjanjian kerja sama dengan Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara (gabungan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta).

Perjanjian kerja sama itu merupakan turunan dari Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Menurut Pasal 1 huruf S perjanjian itu, kontribusi adalah sumbangan pihak kedua (pengembang) berupa uang dan atau fisik infrastruktur di luar area pengembangan dalam rangka menata kawasan Pantai Utara Jakarta.

"Kamu bayangin sudah ada perjanjiannya, tapi belum ada angkanya (kontribusi). Jadi kontribusi ini semua sudah ada untuk perbaiki pesisir Jakarta," kata Ahok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelelahan Saat Berenang di Kali Bekasi, Dua Bocah Hilang Terseret Arus

Kelelahan Saat Berenang di Kali Bekasi, Dua Bocah Hilang Terseret Arus

Megapolitan
Hilang Kendali, Pengendara Motor Jatuh dari 'Flyover' Kemayoran

Hilang Kendali, Pengendara Motor Jatuh dari "Flyover" Kemayoran

Megapolitan
UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 224, Total Kasus Covid-19 di Tangerang Tembus 80.240

UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 224, Total Kasus Covid-19 di Tangerang Tembus 80.240

Megapolitan
Seorang Santri di Kabupaten Tangerang Tewas, Diduga Dianiaya Temannya

Seorang Santri di Kabupaten Tangerang Tewas, Diduga Dianiaya Temannya

Megapolitan
BPBD DKI: Waspadai Banjir Rob 7-13 Agustus di Pesisir Jakarta

BPBD DKI: Waspadai Banjir Rob 7-13 Agustus di Pesisir Jakarta

Megapolitan
Perjuangan Keluarga Cari Keadilan untuk Akseyna, Surati Kompolnas tapi Lagi-lagi Kecewa

Perjuangan Keluarga Cari Keadilan untuk Akseyna, Surati Kompolnas tapi Lagi-lagi Kecewa

Megapolitan
Tabrak Pembatas 'Flyover' Kemayoran, Pengendara Motor Terjun Bebas hingga Terluka Parah

Tabrak Pembatas "Flyover" Kemayoran, Pengendara Motor Terjun Bebas hingga Terluka Parah

Megapolitan
Kantor Pusatnya Kebakaran, Pegadaian Pastikan Tak Ada Gangguan Pelayanan

Kantor Pusatnya Kebakaran, Pegadaian Pastikan Tak Ada Gangguan Pelayanan

Megapolitan
Pedagang Kopi Keliling Ditabrak Pengendara Mobil di Jakarta Barat

Pedagang Kopi Keliling Ditabrak Pengendara Mobil di Jakarta Barat

Megapolitan
Banjir di Cipulir Sudah Surut, Kini Jalan Sudah Bisa Kembali Dilintasi Kendaraan

Banjir di Cipulir Sudah Surut, Kini Jalan Sudah Bisa Kembali Dilintasi Kendaraan

Megapolitan
UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 276, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 96.228

UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 276, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 96.228

Megapolitan
Simak Syarat dan Lokasi Pelayanan SIM di Kota Bekasi Pekan Ini

Simak Syarat dan Lokasi Pelayanan SIM di Kota Bekasi Pekan Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Istri Ferdy Sambo Berkunjung ke Mako Brimob | Rumah Pribadi Ferdy Sambo Ditempati Orang Tuanya

[POPULER JABODETABEK] Istri Ferdy Sambo Berkunjung ke Mako Brimob | Rumah Pribadi Ferdy Sambo Ditempati Orang Tuanya

Megapolitan
Perjalanan Kasus Meme Stupa Candi Borobudur Roy Suryo: Lapor Pertama Kali, Kini Ditahan

Perjalanan Kasus Meme Stupa Candi Borobudur Roy Suryo: Lapor Pertama Kali, Kini Ditahan

Megapolitan
Burung Kesayangannya Kalah Lomba, Anies: Yang Penting Senang

Burung Kesayangannya Kalah Lomba, Anies: Yang Penting Senang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.