Kompas.com - 02/06/2016, 07:51 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk ketiga kalinya. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak puas dengan kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (RI) yang memeriksa laporan keuangan DKI Jakarta tahun 2015.

"Ya lumayan dapat WDP, kita terima kasih dan tim BPK yang ini profesional dan terbuka," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/6/2016).

Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan salah satu faktor yang membuat laporan keuangan DKI 2015 mendapat opini WDP adalah belum adanya pencatatan piutang dari konversi kewajiban pengembang untuk membangun rumah susun.

Pemprov DKI juga belum mengatur pengukuran nilai aset fasilitas sosial dan fasilitas umum milik para pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah atau SIPPT.

"Kebijakan pemberian hak izin tersebut pada pengembang belum mengatur pengukuran nilainya sehingga penerapan yang menyulitkan penagihan," kata Moermahadi.

Mengenai hal itu, Ahok menyimpulkan, pembukuan keuangan pemerintah daerah saat ini sudah seperti pembukuan keuangan perusahaan swasta. Dengan demikian, semuanya harus tercatat dengan angka, termasuk aset dan utang piutang.

"Kami banyak sekali kewajiban fasum fasos termasuk rusun dari pengembang banyak yang enggak bayar. Nah itu nilai uangnya berapa, itu yang mesti ditemukan," ujar Ahok. (Baca: Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan DKI 2015)

Ahok dan BPK tahun lalu

Bisa dibilang, penyampaian LHP BPK tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Sebab pada tahun lalu, Ahok sempat berselisih paham dengan BPK RI terkait penyerahan LHP BPK tahun anggaran 2014. Ahok marah karena tidak diberikan salinan LHP BPK.

Padahal, menurut dia, setiap tahunnya, BPK biasanya memberi salinan buku LHP kepada Gubernur serta memberi kesempatan Gubernur untuk berpidato. Hal itu sama seperti yang dilakukan Basuki saat tahun 2014 lalu ketika menerima LHP tahun anggaran 2013.

"Maksud saya, itu enggak lazim saja. Bagaimana bertahun-tahun laporan itu harus diserahkan kepada kepala daerah melalui sidang paripurna tiba-tiba tidak tertulis (laporan diserahkan ke Gubernur). Ini begitu serius, satu buku buat DPRD dan satu buku buat Gubernur," kata Basuki ketika itu.

Akibat masalah ini, Sekretaris Dewan saat itu, Sotar Harahap, sampai dipecat oleh Ahok. Sebab Sotar mengatakan LHP BPK memang tidak harus diberikan kepada Gubernur. Namun, itu dulu. Tahun ini, Ahok mendaparkan kesempatan untuk berpidato usai menerima LHP BPK tahun anggaran 2015.

Dia juga menyebut auditor BPK tahun ini sudah memeriksa dengan profesional dan transparan. Ahok menyadari Pemprov DKI memang pantas mendapatkan predikat WDP. Meski demikian, dia bertekad untuk mengubah predikat tersebut menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun depan. Tepatnya tahun terakhirnya menjabat sebagai gubernur di periode 2012-2017.

"Makanya kita akan perbaiki, kita target kan tahun depan (BPK) mengakui WTP," ujar Ahok. (Baca: DPRD DKI Akan Bentuk Pansus Terkait dengan Opini WDP dari BPK)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabrak Truk yang Terparkir di Jalan TB Simatupang, Pengendara Motor Tewas

Tabrak Truk yang Terparkir di Jalan TB Simatupang, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
Kemensos Sebut Masih Ada 4.000 ODGJ yang Dipasung

Kemensos Sebut Masih Ada 4.000 ODGJ yang Dipasung

Megapolitan
BPBD DKI: Tembok MTsN 19 Roboh Diduga Tak Mampu Menahan Banjir

BPBD DKI: Tembok MTsN 19 Roboh Diduga Tak Mampu Menahan Banjir

Megapolitan
PT KCN yang Cemari Marunda Perbaiki Dokumen Izin agar Bisa Beroperasi Lagi

PT KCN yang Cemari Marunda Perbaiki Dokumen Izin agar Bisa Beroperasi Lagi

Megapolitan
PT Transjakarta Akui Uji Coba Sistem 'Tap In-Tap Out' Kurang Meluas

PT Transjakarta Akui Uji Coba Sistem "Tap In-Tap Out" Kurang Meluas

Megapolitan
Anies: Jangan Sampai Kejadian seperti Tembok Roboh MTsN 19 Terulang

Anies: Jangan Sampai Kejadian seperti Tembok Roboh MTsN 19 Terulang

Megapolitan
Anies Ucapkan Belasungkawa atas Tragedi Tembok Roboh MTsN 19 yang Tewaskan 3 Siswa

Anies Ucapkan Belasungkawa atas Tragedi Tembok Roboh MTsN 19 yang Tewaskan 3 Siswa

Megapolitan
Maling Bobol Kotak Amal Mushala di Tanjung Priok, Aksinya Terekam Kamera CCTV

Maling Bobol Kotak Amal Mushala di Tanjung Priok, Aksinya Terekam Kamera CCTV

Megapolitan
'Update' Korban Tewas akibat Tembok MTsN 19 Pondok Labu Roboh: 3 Tewas dan 3 Luka, Berikut Rinciannya...

"Update" Korban Tewas akibat Tembok MTsN 19 Pondok Labu Roboh: 3 Tewas dan 3 Luka, Berikut Rinciannya...

Megapolitan
Jelang Lengser, Anies Gelar Silaturahmi dengan Kapolda Metro hingga Pangdam Jaya

Jelang Lengser, Anies Gelar Silaturahmi dengan Kapolda Metro hingga Pangdam Jaya

Megapolitan
Terobos Banjir, Truk Bermuatan Es Balok Mogok di Jalan Aria Putra Ciputat

Terobos Banjir, Truk Bermuatan Es Balok Mogok di Jalan Aria Putra Ciputat

Megapolitan
Tol BSD Masih Ditutup hingga Kamis Malam Imbas Terendam Banjir 76 Cm

Tol BSD Masih Ditutup hingga Kamis Malam Imbas Terendam Banjir 76 Cm

Megapolitan
Lapak PKL dan Pangkalan Ojek Online di Jembatan Besi Ditertibkan, Pengemudi Ojol Sempat Protes

Lapak PKL dan Pangkalan Ojek Online di Jembatan Besi Ditertibkan, Pengemudi Ojol Sempat Protes

Megapolitan
BERITA FOTO: Banjir, Jalan Kemang Raya Tak Bisa Dilalui Kendaraan

BERITA FOTO: Banjir, Jalan Kemang Raya Tak Bisa Dilalui Kendaraan

Megapolitan
Kanopi Rumah di Jatinegara Roboh Usai Tersambar Petir

Kanopi Rumah di Jatinegara Roboh Usai Tersambar Petir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.