Pemprov DKI Akan Jual Daging Sapi Rp 39.000 Per Kg, Kok Bisa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjual daging sapi bersubsidi yang dibanderol pada harga Rp 39.000 per kilogram (kg). Harga itu jauh lebih murah dari harga di pasaran yang berkisar pada Rp 120.000-Rp 130.000 per kg.

Untuk bisa menjual daging sapi dengan harga tersebut, Pemprov DKI menggelontorkan anggaran subsidi Rp 7,4 miliar. Anggaran itu digunakan untuk penyediaan daging sapi yang telah dikemas yang jumlahnya mencapai 120 ton, ditambah 55 ton daging ayam.

Daging itu didistribusikan oleh BUMD milik Pemprov DKI yang bergerak di bidang distribusi pangan, yakni PD Dharma Jaya.

"Semuanya untuk ketahanan pangan jelang Lebaran kita biayai subsidi (untuk) 175 ton (daging sapi dan ayam)," kata Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta Sri Haryati, saat dihubungi, Rabu (8/6/2016).

Daging sapi murah seharga Rp 39.000 per kg hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas. Mereka adalah keluarga yang anaknya merupakan peserta Kartu Jakarta Pintar, pekerja harian lepas (PHL), petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), dan penghuni rumah susun.

Daging sapi murah itu akan dijual Pemprov DKI untuk warga di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antaranya Rusunawa Marunda, Pulogebang, dan Muara Angke. Penjualan di rusunawa bertujuan agar peruntukannya bisa tepat sasaran.

"Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok) kan ingin transaksinya non-tunai. Agar tepat sasaran dan datanya terekam, makanya peruntukannya untuk pemegang KJP, PHL, dan PPSU," kata Direktur Utama PT Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma.

Tahun lalu, Pemprov DKI juga sempat mengadakan kegiatan serupa. Penjualannya pun dilakukan saat Ramadhan, jelang datangnya Lebaran. Namun, lokasinya tidak berada di rusun dan peruntukannya pun belum diatur seperti saat ini.

Tidak hanya itu, pada tahun lalu, daging murah yang dijual masih bisa dibeli dengan transaksi tunai.

Ahok menilai, cara seperti itu membuat pihaknya sulit mengontrol siapa-siapa saja yang menikmati subsidi itu.

"Tiap kali operasi pasar tidak tahu siapa yang beli. Barangnya habis sekejap," ujar Ahok.

Ahok berjanji jika nantinya mendapat respons yang baik, ia berniat akan melakukan kembali kegiatan tersebut secara berkelanjutan.

"Mungkin akan tambah jatah duit lagi di APBD. Mungkin butuh Rp 500-an miliar setahun," kata Ahok.