JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon tak sepakat pemberlakuan ganjil genap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut tak akan efektif menanggulangi kemacetan.
"(ganjil genap) pernah mau diterapkan saat pemerintahan (mantan gubernur DKI) Joko Widodo. Tapi banyak pertentangan, karena hanya akan menambah masalah baru," kata Fadly, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).
Menurut dia, rencana tersebut harus dibatalkan. Karena hanya akan menguntungkan pengendara kendaraan pribadi.
Bahkan, pengendara bisa memodifikasi pelat maupun menambah mobil baru demi melintasi ruas jalan penerapan ganjil genap.
"Jakarta bukan hanya punya orang kaya," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia memprediksi Jakarta akan tambah macet seiring dengan penghapusan sistem three in one dan minimnya transportasi massal yang memadai.
Seharusnya, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem electronic road pricing (ERP).
Seperti diberitakan, pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem pelat ganjil-genap akan diberlakukan di empat jalan protokol di Jakarta, yakni Jalan MH Thamrin, Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, dan HR Rasuna Said.
Jalan MH Thamrin, Jenderal Sudirman, dan Gatot Subroto merupakan ruas jalan yang dulunya menjadi lokasi penerapan three in one.
Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada Juli mendatang pada pukul 07.00-10.00 dan 16.00-20.00.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.