Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Minta Polisi Tangkap Penghadang Truk Sampah DKI Masuk Bantargebang

Kompas.com - 23/06/2016, 09:18 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta polisi menangkap oknum penghadang truk sampah Dinas Kebersihan DKI Jakarta dalam perjalanan truk menuju tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

"Solusi sementara suruh (Dinas Kebersihan DKI) lapor polisi saja. Suruh polisi tangkapin, ya tangkapin," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/6/2016) malam.

Ratusan warga sebelumnya menghadang truk sampah milik DKI seiring dengan penerbitan surat peringatan ketiga dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta kepada pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia.

SP3 itu dilayangkan pada 21 Juni 2016. Selain itu, truk sampah tersebut dihadang karena sampah DKI yang dibuang ke TPST Bantargebang sudah melebihi 2.000 ton, atau dianggap tidak sesuai perjanjian.

(Baca juga: Sampah DKI di Bantargebang Melonjak hingga 7.000 Ton Per Hari)

Basuki mengatakan, permasalahan jumlah sampah tidak pernah diributkan selama berhubungan dengan PT GTJ terjalin baik.

"Berarti warga ini mau melawan pemerintah atau mau bela Godang Tua? Jangan main preman-premanlah, negara enggak pernah kalah lawan preman," ujar dia.

"Maka pertanyaan saya, SP3 bertahun-tahun, waktu (pengolahan sampah) dipegang Godang Tua, pernah enggak (truk sampah DKI) dihadang? Makanya saya tanya sama warga itu, Anda mau bela pemerintah atau ganggu Godang Tua?" kata Basuki kesal.

Sebelumnya, empat truk sampah milik Suku Dinas Kebersihan (Sudinsih) Kota Administrasi Jakarta Utara diusir oleh sekelompok orang di TPST Bantargebang.

"Memang saya dapat informasi, jika ada aksi pemblokiran masuk truk-truk sampah kami ke TPST Bantargebang. Terhitung, ada 4 truk Sudinsih Jakut diusir mentah-mentah oleh sekelompok orang," ujar Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, Slamet Riyadi.

Menurut Slamet, aksi tersebut terjadi karena Dinas Kebersihan DKI akan memberikan SP3 kepada PT GTJ.

(Baca juga: Truk Sampah DKI Dilarang Masuk ke TPST Bantargebang)

Hanya saja, ia enggan menjelaskan perihal itu secara detail. Sebab, menurut dia, penerbitan SP3 merupakan wewenang Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji.

Kompas TV Massa Blokade TPST Bantargebang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com