Kompas.com - 23/06/2016, 15:50 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung berpendapat sejak awal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang hanya ingin memutus kontrak kerja sama dengan mereka. Menurut Douglas, Basuki tidak berkeinginan memberi kesempatan berdialog untuk menemukan solusi.

"Memang dalam benak Pak Ahok, dia hanya mau putus kami saja," ujar Douglas ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (23/6/2016).

PT Godang Tua Jaya merupakan perusahaan pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Douglas mengatakan dia sudah memperhatikan ucapan Ahok (sapaan Basuki) saat menyewa Pricewaterhouse Cooper untuk mengaudit perjanjian kerjasama Pemprov DKI dan pengelola TPST Bantargebang.

"Coba amati pernyataan Pak Ahok waktu dia menunjuk Pricewaterhouse Cooper. Dia bilang kami akan tunjuk Pricewaterhouse Cooper, mereka akan bekerja satu bulan, setelah itu saya akan keluarkan SP-3," ujar Douglas.

Pernyataan itu, kata Douglas, menandakan bahwa Ahok sudah yakin hasil audit independennya mengatakan ada pelanggaran kerja sama yang dilakukan oleh PT Godang Tua Jaya. Ia menyayangkan pernyataan Ahok tersebut.

"Harusnya dia bilang, audit independen ini akan dilakukan sebulan dan setelah itu kita lihat hasilnya bagaimana. Harusnya begitu dong," ucap Douglas.

Atas dasar itulah, Douglas mengatakan Pemprov DKI memang tidak memiliki itikad untuk mendengar penjelasan pengelola TPST Bantargebang. Padahal, kata Douglas, Pemerintah Provinsi DKI dinilai juga wanprestasi terkait perjanjian dengan PT Godang Tua Jaya.

Pelanggaran perjanjian kerja sama yang dilakukan Pemprov DKI, menurut Douglas, terkait volume sampah tiap harinya. Seharusnya, Pemprov DKI membuang sampah sebanyak 4.500 ton namun sampah yang dibuang justru lebih dari 6.000 ton.

Untuk diketahui, salah satu hal yang diaudit auditor independen Pemprov DKI adalah mengenai kewajiban membangun gasification landfill anaerobic digestion (GALFAD).

Pemprov DKI sebelumnya melayangkan SP-1 kepada pengelola TPST Bantargebang pada 25 September 2015. Kemudian, SP-2 dilayangkan pada 27 November 2015.

Penundaan SP-3 karena PT Godang Tua Jaya menyewa Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka. Yusril menyebutkan bahwa Pemprov DKI juga wanprestasi. Jika SP-3 dikeluarkan ketika itu, maka Yusril akan menggugat Pemprov DKI. Akhirnya, Dinas Kebersihan DKI menunda mengeluarkan SP-3 dan melakukan audit independen terlebih dahulu.

Kompas TV Massa Blokade TPST Bantargebang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Beri Surat Peringatan untuk Bar Mr.Braid soal Promosi Bernada Prostitusi

Pemprov DKI Bakal Beri Surat Peringatan untuk Bar Mr.Braid soal Promosi Bernada Prostitusi

Megapolitan
Warga Tolak Perubahan Nama Jalan, Acara Penyerahan KTP Baru Batal, Wali Kota Jakpus Balik Kanan

Warga Tolak Perubahan Nama Jalan, Acara Penyerahan KTP Baru Batal, Wali Kota Jakpus Balik Kanan

Megapolitan
Saat Dua Orang Bernama Muhammad Gugat Holywings dan Minta Ganti Rugi Rp 100 Miliar...

Saat Dua Orang Bernama Muhammad Gugat Holywings dan Minta Ganti Rugi Rp 100 Miliar...

Megapolitan
Kisah di Balik Kasus Mayat Dalam Karung, Dendam Teman Satu Atap yang Bikin Gelap Mata...

Kisah di Balik Kasus Mayat Dalam Karung, Dendam Teman Satu Atap yang Bikin Gelap Mata...

Megapolitan
Kenapa Holywings yang Izinnya Tak Lengkap Bisa Beroperasi sejak Awal? Ini Jawaban Pemprov DKI

Kenapa Holywings yang Izinnya Tak Lengkap Bisa Beroperasi sejak Awal? Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...

Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...

Megapolitan
UPDATE 30 Juni 2022: Tambah 127, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 478

UPDATE 30 Juni 2022: Tambah 127, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 478

Megapolitan
UPDATE 30 Juni: Tambah 59 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 30 Juni: Tambah 59 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Megapolitan
DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Megapolitan
11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

Megapolitan
Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Megapolitan
Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.