Penghapusan "Three In One" dan Keluhan Para Pejabat...

JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir dua bulan terakhir ini penerapan pembatasan kendaraan roda empat dengan sistem satu mobil minimal berpenumpang tiga orang atau yang dikenal "three in one" dihapus.

Sebelumnya, kebijakan ini diterapkan di tiga jalan protokol, masing-masing di Jalan Thamrin, Sudirman, dan Gatot Subroto pada Senin-Jumat, tepatnya pada pukul 07.00-10.00 dan 16.30-19.00.

Pasca-penghapusan three in one, pengguna kendaraan roda empat dapat bebas melintas, kapan pun dan berapa pun penumpangnya. Sebagai imbasnya, terjadi peningkatan volume kendaraan di jalan-jalan protokol.

Penghapusan three in one rupanya turut berdampak terhadap kegiatan para pejabat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengeluhkan penghapusan sistem ini.

(Baca juga: Wagub DKI Sebut Ada Sisi Positif "Three in One" Ditiadakan)

Saat menghadiri rapat paripurna istimewa HUT Ke-489 DKI Jakarta di Gedung DPRD, Rabu (22/6/2016), Tjahjo sempat menyindir soal kemacetan di Jakarta.

Menurut dia, butuh waktu berjam-jam untuk menempuh perjalanan yang sebenarnya dekat.

"Biasanya banyak mobil yang berjajar berhenti di sepanjang jalan. Biasa berbagai merek mobil, warna mobil, berjajar. Dari Jalan Sudirman ke Jalan Medan Merdeka Barat bisa dua jam. Betapa indahnya pemandangan. Dari Jalan Rasuna Said, 3 jam sampai ke Mampang. Indahnya," ujar Tjahjo.

Keluhan lain juga datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Menurut dia, kini dibutuhkan waktu 1-2 jam untuk sekadar menempuh perjalanan dari Jalan Sudirman ke kawasan Jalan Medan Merdeka.

Prasetio juga menyoroti separator busway di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Kata Prasetio, arus kendaraan yang datang dari arah Jalan Sudirman ke Jalan MH Thamrin kerap terkunci ketika memasuki Bundaran HI.

Sebab, separator busway yang berada tepat di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) Bundaran HI itu harus steril sehingga kendaraan selain transjakarta harus melaju di jalur umum.

Sementara itu, jalur umum di sana semakin sempit karena adanya proyek pembangunan MRT.

"Jadi kayak bottleneck, tahu enggak. Dikunci karena ada separator busway. Jadi dari yang jalurnya luas begitu masuk HI langsung sempit. Bisa sejam dua jam sendiri, Bos, buat ke Medan Merdeka," ujar Prasetio, di Gedung DPRD, Kamis (23/6/2016).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui bahwa penghapusan three in one menyebabkan adanya peningkatan volume kendaraan di jalan-jalan yang dulunya menjadi lokasi penerapan kebijakan tersebut. 

Kemacetan yang terjadi dinilai tak lepas dari banyaknya proyek pembangunan di sekitar jalan protokol, seperti proyek MRT dan proyek simpang susun Semanggi.

"Kami juga mau bangun LRT (light rail transit), LRT sambung lagi tahun depan. Jadi tahun depan bisa tambah macet lagi," kata Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Meskipun mengakui jalan-jalan protokol kini lebih macet, Ahok menegaskan bahwa ia lebih memilih situasi tersebut ketimbang tak melaksanakan pembangunan apa pun.

"Kalau enggak kerjain apa-apa macet juga kan," ujar Ahok.

Selain itu, ia menegaskan, meski jalan-jalan protokol bertambah macet, lajur khusus transjakarta atau busway harus tetap diupayakan steril.

(Baca juga: Ahok: Minimal "Busway" Steril di Jalur "Three In One")

Selain untuk merangsang agar banyak orang naik transjakarta, menurut Ahok, busway yang steril juga berguna sebagai jalur evakuasi bagi ambulans ataupun mobil pemadam kebakaran.

"Saya pilih lebih macet enggak apa-apa deh, yang penting ada jalur evakuasi. Jadi kalau mau buru-buru, ada alternatif naik transjakarta. Saya juga kalau terburu-buru naik apa? Naik transjakarta," ucap Ahok.

"Makanya saya minta warga janganlah masuk ke jalur evakuasi," sambung dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan rencana jangka panjang untuk mengendalikan kendaraan di jalan-jalan protokol, yakni dengan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Namun, sebelum ERP terealisasi, mereka akan menerapkan lebih dahulu sistem pelat ganjil-genap sebagai kebijakan transisi.